Nasional, gemasulawesi.com- Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD dan Kemen PAN-RB diminta bersinergi dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) membenahi sistem keamanan IT seleksi CPNS.
Hal tersebut diungkapkan anggota komisi II DPR RI Anwar Hafid, pada pertemuan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Kepala Kantor Regional IV BKN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepala BKD Sulsel terkait evaluasi kecurangan dalam rekrutmen CPNS Tahun 2021, di Kantor Regional IV BKN, Makassar, Jumat 21 Januari 2022.
Baca: Sistem Kerja Terbaru ASN di Tahun 2022
“BSSN, Bin serta kepolisian harus terlibat dari awal melalui rapat koordinasi mengantisipasi sedini mungkin peluang terjadinya kecurangan menggunakan celah pada sistem keamanan IT seleksi CPNS,” terangnya.
Ia menjelaskan, koordinasi antar instansi atau lembaga negara sangat penting dilakukan dan menjadi penentu dalam mengatasi persoalan kecurangan seperti yang terjadi sebelumnya.
Jika hal tersebut serius dilakukan pemerintah, ia yakin, kejadian keucrangan pada ujian CPNS tidak akan terjadi lagi.
“Saya mengingatkan kepada Kanreg IV BKN dan Kanreg BKD untuk membenahi sektor perencanaan dari hulu ke hilir,” tuturnya.
Hal yang perlu dibenahi seperti persoalan anggaran, sarana dan prasarana hingga penetapan formasi CPNS.
Terkait Formasi CPNS, ia berharap, formasi ke seluruh Instansi di daerah telah diselesaikan minimal satu tahun sebelum pelaksanaan seleksi CPNS.
“Peningkatan sistem keamanan IT menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Jika itu bisa dibenahi saya yakin berbagai kecurangan yang terjadi di daerah bisa teratasi,” pungkasnya. (*)
Baca: BSSN Diminta Audit Forensik Perangkat Seleksi Tes CASN
