Kemensos Tambah Bansos Beras untuk Pekerja Informal

<p>Foto: Illustrasi Kemensos Tambah Bansos Beras untuk Pekerja Informal.</p>
Foto: Illustrasi Kemensos Tambah Bansos Beras untuk Pekerja Informal.

Berita nasional, gemasulawesi– Kemensos tambah Bansos beras untuk pekerja informal di kawasan Jawa-Bali terdampak PPKM darurat.

“Data penerima bantuan beras 5 kg ini dari usulan pemerintah daerah. Nanti penyalurannya juga dilakukan dinas sosial atau unsur Pemda lainnya,” ungkap Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam keterangan tertulisnya, Senin 19 Juli 2021.

Penerima Bansos beras 5 kg adalah mereka tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bantuan selama ini sudah berjalan. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca juga: Bulog Siapkan Tambahan Bansos Beras Sebanyak 200 Ribu Ton

Kemensos menjelaskan, para penerima Bansos beras itu adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Jumlah ini akan dibagi kepada 122 pemerintah kabupaten dan kota yang masing-masing mendapatkan 3.000 paket beras dan 6.000 paket untuk enam ibu kota provinsi.

Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran Bansos beras untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST seberat 10 kg per KPM.

Berbeda dengan Bansos beras dari Kemensos seberat 5 kg, beras dari Perum Bulog seberat 10 kg ini disalurkan untuk skala nasional sesuai dengan domisili KPM PKH dan KPM BST.

“Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM terdampak pandemi,” kata dia.

Baca juga: Parimo Salurkan 1200 Ton Beras untuk KPM PKH

Perpanjangan Bantuan Sosial Tunai

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan proses penyaluran perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) lewat Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan senilai Rp300 ribu itu rencananya diberikan hingga Juni 2021.

Setelah persiapan rampung, Kemensos akan mensosialisasikannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun penerima bantuan dapat dicek melalui halaman cekbansos.kemensos.go.id.

Bansos tunai dari Kemensos diberikan sebagai upaya pemerintah meredam dampak pandemi covid-19. Jumlah penerima bantuan ini mencapai 10 juta KPM, dengan alokasi anggaran pada periode Januari hingga April 2021 sebesar Rp12 triliun.

Hingga awal pekan ini, Kemensos telah mencairkan bansos tunai Rp11,81 triliun atau 98,39 persen dari pagu Rp12 triliun. (***)

Baca juga: Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos Pada Laman DTKS

...

Artikel Terkait

wave

Anak Diminta Jadi Pengguna Internet Pintar dan Bijaksana

Anak merupakan kelompok rentan cukup banyak resiko, khususnya media sosial. Sehingga, harus pengguna internet pintar dan bijaksana.

DPR Minta Pemerintah Tunda Proyek Tidak Berkaitan Pandemi

PR menilai penanganan pandemi dan dampaknya harus menjadi prioritas utama. Pemerintah diminta menunda proyek tidak berkaitan pandemi.

Polisi Bekuk Pelaku Pemalsu Situs Bantuan Sosial

Polisi bekuk pelaku pemalsu situs bantuan sosial, seorang pria berinisial RR. Pelaku berhasil meraup untung dari iklan sampai Rp1,5 miliar.

Insentif Belum Cair, Banyak Tenaga Kesehatan Undur Diri

Ketua Dokter Indonesia Bersatu, menyebut banyak Tenaga kesehatan undur diri dan memilih profesi lain di tengah pandemi covid-19.

Indonesia Bangun Kerjasama Perangi Penyelundupan Benih Bening Lobster

Pemerintah Indonesia membangun kerjasama perangi penyelundupan benih bening lobster membuka peluang kerja sama budidaya dengan Vietnam

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;