Komisi III DPR RI Melakukan Inpeksi Mendadak ke PT GNI

<p>Ket Foto: Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani (Foto/Instagram/@berita164)</p>
Ket Foto: Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani (Foto/Instagram/@berita164)

 Nasional, gemasulawesi – Komisi III DPR RI membidangi Hak Asasi Manusia dan Keamanan melaksanakan inpeksi mendadak di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) selama dua hari dari tanggal 19 sampai 20 Januari 2023.

Selama inpeksi mendadak Anggota Komisi III DPR RI di PT GNI, guna membahas bentrok maut di pabrik pengolahan nikel (smelter), PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) pada Sabtu 14 Januari 2023 lalu.

Dalam kunjungan Komisi lll DPR RI sejumlah perwakilan audiensi dengan beberapa pihak yakni, Polda Sulawesi Tengah dan Serikat Pekerja di PT GNI.

Baca: Penerapan K3 di PT GNI Picu Kerusuhan, Wamenaker Lakukan Investigasi

“Komisi III mendengarkan laporan lengkap dari Kapolda Sulawesi Tengah bersama jajarannya perihal peristiwa unjuk rasa yang berubah rusuh serta pembakaran sejumlah mess Tenaga Kerja Asing dari Cina,” ucap Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani dalam keterangannya, Jumat 20 Januari 2023.

Berdasarkan laporan yang diterima Anggota Komisi lll DPR RI, Arsul menegaskan tak ada penembakan yang dilakukan petugas saat berunjuk rasa. Seperti informasi yang berkembang sebelumnya.

Pengunjuk rasa mampu mengendalikan diri usai personel polisi turun untuk menenangkan. Pada kesempatan itu pula Serikat Pekerja di PT GNI menyebutkan, jika manajeman perusahan telah melanggar hak konstitusional.

Baca: Gubernur Sulteng Bertemu Bamsoet dan Mahfud MD Bahas Permasalahan PT GNI

Dilaporkan pula PT GNI hanya melakukan perpanjanngan kontrak setiap bulan, hal ini adalah pelanggaran aturan dalam UU Ketenagakerjaan.Tak hanya itu, perlakuan diskriminasi juga dirasakan oleh anggota serikat pekerja.

Menurut laporan dari pekerja serikat, contoh sikap diskriminasi yang dilakukan perusahaan adalah, terjadi disistem penggajian. Gaji untuk pekerja cina lebih banyak meski jenis pekerjaanya sama.

Disisi lainnya ialah anggota serikat pekerja tak mendapatkan perpanjangan kontrak.

“Mereka mengaku mendapat perlakuan berbeda atau diskriminatif dalam soal gaji dan lain-lain, dibanding TKA China meski jenis pekerjaan yang mereka kerjakan sama,” ungkapnya.

Baca: Disnaker Sebut Manajemen K3 PT GNI Buruk: Kalau Kooperatif Kecelakaan Kerja Bisa Dicegah

Di kesempatan itu, Komisi III memperingatkan pihak manajemen PT GNI, agar tak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Salah satunya melangkahi hak konstitusional maupun aturan UU Ketenagakerjaan. Arsul pula memohon polisi menerapkan keadilan restoratif pada 17 orang yang menjadi tersangka dalam bentrok maut tersebut.(*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pengurus IAI Sulteng Dilantik, Gubernur: Tugas Kita Wujudkan Apoteker Professional

Pengurus IAI Sulteng Dilantik, Sabtu 21 Januari 2023 siang. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura hadir diwakili Kepala Dinkes Sulteng

Pemprov Sulteng dan Jabar Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah

Pemerintah Provinsi alias Pemprov Sulteng dan Jabar Kerjasama untuk pengembangan daerah, Jumat 20 Januari 2023.

Buka Muskab KORPRI Kabupaten Poso, Ketua KORPRI Sulteng Harap Program Kerja Berorientasi Anggota

Ketua KORPRI Sulteng, Zubair membuka Muskab KORPRI Kabupaten Poso, Jumat 20 Januari 2023 siang. Dia harap program beroriantasi anggota.

Berkunjung ke Bunaken, Presiden Joko Widodo Singgung Turis Asal Cina

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pulau Bunaken, Sulawesi Utara, Jumat 20 Januari 2023, mengharapkan turis mancanegara datang ke Bunaken.

Pemerintah Sulteng dan Dua Rumah Sakit Besar di Jawa Barat Bekerjasama Hadirkan Layanan Kanker

RSUP DR Hasan Sadikin juga RSK Darmais melakukan penandatanganan kerjasama hadirkan layanan kanker di Sulteng.

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;