Kontribusi dari Pertamina ke Negara Menurun

<p>Foto: Stasiun Bahan Bakar milik Pertamina.</p>
Foto: Stasiun Bahan Bakar milik Pertamina.

Berita nasional, gemasulawesi– Kontribusi setoran pajak, penerimaan negara bukan pajak dan dividen tahun buku 2020 senilai Rp 126,7 triliun PT Pertamina alami penurunan dibanding sebelumnya mencapai Rp 181,5 triliun.

Pjs Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman menjabarkan, setoran perseroan pada tahun lalu terdiri dari, pajak sebesar Rp 92,7 triliun, dividen Rp 8,5 triliun dan PNBP sebesar Rp 25,5 triliun.

Meski tahun 2020 industri minyak, dan gas menerima tekanan dari pandemi covid 19, namun Pertamina masih mampu beri kontribusi ke kas negara.

“Jumlah itu merupakan kontribusi pembayaran pajak-pajak tahun 2020 dan dividen dari Pertamina Grup hasil laba tahun buku 2019 yang telah dibayarkan tahun 2020,” ungkap Fajriyah dalam keterangan tertulis, Senin 14 Juni 2021.

Baca juga: Lima BUMN Sumbang Deviden 90,6 Persen ke RI Tahun 2020

Jika ditotal setoran PT Pertamina mengalami penurunan, namun untuk setoran dividen tercatat mengalami kenaikan secara tahunan.

Pada tahun lalu, perusahaan migas pelat merah itu menyetorkan dividen sebesar Rp 8,5 triliun atau 23,8 persen dari total laba bersih, meningkat dibanding dividen yang dibayarkan sepanjang tahun 2019 sebesar Rp 8 triliun atau 22,1 persen dari laba bersih perseroan.

“Pertamina akan terus memberikan kontribusi yang nyata kepada keuangan Negara dan akan terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” sebutnya.

Kontribusi Pertamina kata dia, akan terus meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi dan program vaksinasi nasional diharapkan bisa mengendalikan pandemi covid 19.

Baca juga: Pansus Soroti SKBS 2020 di Parigi Moutong

Lima BUMN Sumbang Dividen 90,6 Persen ke RI Tahun 2020

Sebanyak lima BUMN sumbang deviden kepada negara sebesar Rp 90,6 persen di tahun 2020.

“Secara total, pemerintah mendapatkan setoran dividen sebesar Rp 45 triliun dari BUMN pada 2020,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Kamis 10 Juni 2021.

Lima BUMN sumbang deviden itu yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan kontribusi sebesar 26,4 persen dari total dividen BUMN. Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 22,2 persen. (***)

Baca juga: Fadli Zon Geram Garuda dan PLN Utang Menggunung

...

Artikel Terkait

wave

DPR Sebut Belum Terima Draf RUU KUP Soal PPN Sembako

Polemik tentang RUU KUP terus bergulir. Bahkan, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto buka suara dan menyebut belum menerima drafnya.

Petinggi Bea Cukai Diduga Gelapkan Emas Puluhan Triliun

Petinggi Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta diduga melakukan penggelapan emas senilai Rp 47,1 Triliun. Melibatkan 8 perusahaan tambang.

KemenpanRB Temukan Surat Pengangkatan Honorer Palsu

Kembali beredar surat pengangkatan honorer palsu, Kementerian PANRB mengkonfirmasi itu ulah orang-orang tidak bertanggungjawab.

Menkeu Sri Mulyani Enggan Jelaskan Perkara PPN Sembako

Menkeu enggan jelaskan perkara PPN sembako dalam draf revisi UU 6 tahun 1983 kepada publik, karena belum dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR

Kemnaker Tambah Jenis Jurusan Baru BLK

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menambah Pelatihan youtuber hingga spa menjadi jurusan baru BLK atau Balai Latihan kerja.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;