Berita nasional, gemasulawesi– Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tolak cabut SK nomor 652 tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), meskipun mendapatkan desakkan dari sejumlah pihak.
“KPK miliki dua penjelasan atas penolakan pencabutan SK,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam surat jawaban pimpinan KPK, Kamis 3 Juni 2021.
Ia mengatakan, penjelasan pertama KPK tolak cabut SK adalah pimpinan menilai itu sebagai tindak lanjut hasil TWK.
Pimpinan KPK menerbitkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasil asesmen tes wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pimpinan KPK.
“SK itu menerangkan 75 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi aparatur sipil negara (ASN),” sebutnya.
Baca juga: Kerjasama Pendidikan dengan Politeknik Transportasi Darat Berakhir
Poin kedua KPK tolak cabut SK itu adalah telah sesuai tugas dan kewenangan pimpinan untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan strategi pemberantasan korupsi sesuai undang-undang serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dia menuturkan, kebijakan pimpinan KPK dilatarbelakangi mitigasi risiko atau permasalahan yang mungkin timbul. Karena 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat sebagai ASN.
“Kami sampaikan pimpinan KPK tidak dapat memenuhi permintaan Sujanarko dkk untuk mencabut Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021,” ucap Alexander.
Sebelumnya, tujuh perwakilan pegawai yang dinyatakan tak lolos dalam TWK mengirimkan surat keberatan ke Pimpinan KPK.
Baca juga: Lolos TWK, 1271 Pegawai KPK Resmi Dilantik
Ketujuhnya yakni Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi KPK Sujanarko, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan.
Kemudian, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono. Empat pegawai KPK yang lain yaitu, Samuel Fajar, Novariza, Benydictus S dan Tri Artining Putri.
Diketahui, SK ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 7 Mei 2021, menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK dalam proses alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Melalui SK itu, pegawai yang tidak lolos TWK diminta menyerahkan tugas serta tanggung jawab kepada atasan. (***)
Baca juga: Dishub Parigi Moutong Uji Petik Retribusi Parkir Pasar
