KPU Kota Makassar Buka Rekrutmen Badan Adhoc

waktu baca 3 menit
Ket Foto: KPU Makassar Pendaftaran Badan Adhoc (Foto/Facebook KPU Kota Makassar)

Berita Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Komisi Pemilihan Umum atau kota menggelar sosialisasi penyelenggara dan pengenalan penggunaan aplikasi SIAKBA Pemilu Tahun 2024, Jumat 18 November 2022.

Kegiatan ini bertempat di kantor Kota untuk seluruh warga yang berminat untuk menjadi penyelenggara .

Menjelang perekrutan yang bakal dimulai pada tanggal 20 November 2022.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kontak untuk mendaftarkan Pemilu 2024.

Baca: KPU Parigi Moutong Verifikasi Faktual 8 Parpol Peserta Pemilu

Selain memberikan surat pernyataan pendaftaran dengan aplikasi SIAKBA untuk seluruh warga Kota yang ingin mendaftar sebagai .

Endang Sari, anggota Kota untuk bidang Sosdiklih, Parmas, dan SDM, menjelaskan keberadaan penyelenggara badan Adhoc sangat penting karena merupakan etalase kerja .

Badan Adhoc melayani langsung pemilih dari TPS, kecamatan, dan kelurahan.

Baca: KPU Parigi Moutong Verifikasi Faktual 8 Parpol Peserta Pemilu

Endang juga mengungkapkan, total jumlah panitia ad hoc yang dibutuhkan, yakni Panitia Pemilihan Daerah (PPK) di 15 kecamatan berjumlah 75 orang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 153 kecamatan berjumlah 459 orang, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dengan perkiraan 4.174. Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 29.218 orang.

Waktu kerja PPK dan PPS adalah 15 bulan untuk pemilu dan 9 bulan untuk pemilu, sedangkan waktu kerja KPPS adalah 1 bulan untuk pemilu dan 1 bulan untuk Pemilihan.

Kegiatan ini juga menjelaskan persyaratan bagi PPK, PPS dan KPPS antara lain Warga Negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun, setia pada Pancasila sebagai dasar UU NKRI Tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia, bertempat tinggal di Wilayah Kerja PPK, PPS dan KPPS.

Baca: Keputusan Rapat Konsinyasi DPR dan KPU Sepakat Kampanye 75 Hari

Tidak menjadi anggota partai, berintegritas, berkepribadian kuat, jujur dan adil, mampu secara jasmani dan rohani, tidak menyalahgunakan narkoba, berijazah SMA atau sederajat dan tidak pernah dihukum penjara di dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Selain persyaratan dan besaran yang dipersyaratkan, besaran honorarium yang diberikan badan Adhoc, untuk Ketua PPK, harus menerima sebesar Rp 2.500.000 untuk pemilu dan pemilihan, anggota PPK Rp1.850.000 untuk pemilu dan pemilihan, sekretaris anggota PPK Rp1.300.000 untuk pemilu dan pemilihan.

Ketua PPS Rp 1.500.000 untuk pemilu dan pemilihan, Anggota PPS Rp 1.300.000 untuk pemilu dan pemilihan, Sekretaris PPS Rp1.150.000 untuk pemilu dan pemilihan.

Baca: KPU Parigi Moutong Lakukan Perbaikan DPT Berkelanjutan

Anggota sekretaris PPS Rp 1.050.000 untuk pemilu dan pemilihan, Ketua KPPS Rp 1.200.000 untuk pemilu dan pemilihan, anggota KPPS Rp 1.100.000 untuk pemilu dan pemilihan. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.