Makassar Targetkan Prevalensi Stunting Nol Persen

<p>Upaya Penanganan Stunting Pada Anak (Ilustrasi Gambar)</p>
Upaya Penanganan Stunting Pada Anak (Ilustrasi Gambar)

Berita Kesehatan, gemasulawesi – Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, memaksimalkan upaya penanganan tumbuh kembang balita dan menargetkan prevalensi stunting pada 2024 menjadi nol persen.

Wakil Wali kota Makassar Fatmawati Rusdi mengatakan di Makassar, Minggu 24 Juli 2022 angka stunting kota Makassar merupakan yang terendah di Sulawesi Selatan dan sudah menurun selama beberapa tahun.

“Tujuan kami ‘zero stunting’ dan partisipasi seluruh masyarakat diperlukan agar tidak ada lagi anak-anak di Makassar yang bermasalah dengan tumbuh kembangnya,” ucapnya.

Fatmawati mengatakan angka stunting di Makassar telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Data yang diperoleh Dinas Kesehatan Makassar menunjukkan angka stunting turun signifikan sebesar 10 persen pada 2020 menjadi 9 persen pada 2021 dan hanya 5 persen pada 2022.

Baca: Atasi PMK, 2.634 Hewan Ternak di Sulawesi Selatan Divaksinasi

Sementara itu, Makassar targetkan angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan juga secara bertahap menurun menjadi 20,92% atau 9,08% pada tahun 2021, dibandingkan 30% pada tahun 2020.

“Alhamdulillah, dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan. Dulu kita berada di 10 persen, lalu turun menjadi 9 persen dan sekarang turun menjadi 5 persen. Paling rendah di Sulawesi Selatan,” ucapnya.

Ia mengatakan, meski angka stunting di Kota Makassar paling rendah di antara 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, dia tidak ingin tenaga kesehatan dan kader posyandu menjadi lengah. Sebagai bagian dari program penumpasan stunting, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi beserta “stakeholder” yang sepaham secara rutin turun untuk memantau kasus stunting di Puskesmas.

Salah satunya kunjungan ke Puskesmas Antang di Jalan Antang Raya Kabupaten Manggala. Ia didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Mario Said. Turut juga mendampingi Kepala Dinas Kesehatan dr Nursaidah Sirajuddin, Ketua PPKB dan Camat Manggala Andi Fadli.

Dalam kesempatan ini, Fatmawati menekankan pentingnya peran masyarakat, khususnya keluarga, dalam mendukung pemerintah kota dalam mengurangi stunting. Menurutnya, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kota Makassar harus menjadi perhatian serius semua pihak, karena tongkat estafet kepemimpinan ada di tangan mereka.

“Oleh karena itu kita terlalu jauh berbicara tentang kemajuan kota Makassar ketika masih ada anak-anak yang kurang gizi atau gizi buruk. Jadi hari ini kita sepakat untuk bahu membahu memerangi stunting,” ujarnya.

Selain itu, Fatmawati juga membagikan makanan tambahan untuk balita. Ia berharap tidak ada lagi anak-anak yang kurang gizi, bahkan stunting di Kabupaten Manggala.

Fatmawati mengatakan, data yang kami terima ada 42 anak di Puskesmas Antang yang menjadi target kami karena pertumbuhan dan perkembangan yang buruk, gizi buruk, bahkan ada yang masuk dalam kategori stunting malnutrisi.

Sementara itu, Roslyna Abubakar, Kepala Puskesmas Antang, mengatakan jumlah anak stunting di wilayah kerja Puskesmas Antang mencapai 42 anak. Jumlah tersebut dibagi dua desa, yakni 20 anak di Desa Antang dan 22 anak di Desa Bitowa, Kecamatan Manggala.

“Ini sudah mendapat intervensi dari pengelola gizi di Puskesmas Antang,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin mengatakan upaya penanggulangan stunting di Kota Makassar terus menunjukkan kemajuan yang positif. Hal ini terlihat dari data yang dirilis melalui e-PPGBM atau aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat.

Untuk mencapai tujuan “Zero Stunting”, ia menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya ibu hamil untuk memperhatikan asupan makanan selama kehamilan. Selain itu, para ibu yang memiliki anak kecil disarankan untuk selalu memantau tumbuh kembang anak.Apalagi di usia dua tahun ke atas.

“Jadi salah satu penyebab stunting akibat kurangnya asupan gizi ibu saat hamil. Bahkan setelah itu, kami mengamati perkembangan anak hingga umur dua tahun, karena keterbelakangan pertumbuhan baru terlihat sejak usia dua tahun,” katanya. (*/Ikh)

Baca: Resep Ketoprak Cirebon Lezat, Mudah, dan Murah

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Atasi PMK, 2.634 Hewan Ternak di Sulawesi Selatan Divaksinasi

Atasi wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan ternak, Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, mencatat 2.634

Pemkot Palu Turunkan Stunting dengan Kearifan Lokal

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, mengunakan kearifan lokal yang dituangkan di 11 aksi inovasi upaya turunkan stunting

Covid-19 Terkendali, Dinkes Kendari Imbau Warga Tetap Waspada

Covid-19 kian terkendali, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kendari Sulawesi Tenggara tetap imbau warga agar tetap waspada dan tidak

520 Ekor Hewan Ternak di Sulawesi Selatan Terpapar PMK

520 ekor hewan ternak di Provinsi Sulawesi Selatan, terpapar virus Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) berdasarkan laporan Dinas Peternakan

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Pemkot Palu Gandeng PDGI

Tingkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, menggandeng Persatuan Dokter Gigi Indonesia

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;