Pegawai Terpapar Covid19, Disdukcapil Tutup Layanan Adminduk

<p>Foto: Ruang pelayanan Disdukcapil Parigi Moutong ditutup sementara.</p>
Foto: Ruang pelayanan Disdukcapil Parigi Moutong ditutup sementara.

Gemasulawesi- Disdukcapil tutup layanan Adminduk, usai seorang pegawai terpapar covid19. 

“Pegawai ini diketahui terpapar covid19 saat akan tugas luar. Untuk kepentingan perjalanan dia melakukan tes rapid antigen. Dan dinyatakan positif, Jumat 6 Agustus kemarin,” ungkap Kepala Disdukcapil Parigi Moutong, Hamran Pakaya saat dihubungi, Rabu, 11 Agustus 2021.

Dia menyebut, Disdukcapil tutup layanan Adminduk mulai Senin 9 Agustus. Dan akan kembali dibuka 16 Agustus 2021.

Baca juga: Permudah Layanan Adminduk, Disdukcapil Parimo Siapkan Aplikasi Online

Namun, untuk bidang administrasi keuangan kantor tetap dibuka seperti biasanya.

Disdukcapil tutup layanan Adminduk untuk mengantisipasi penyebaran virus di bagian pelayanan, usai pegawai terpapar Covid19.

“Sebenarnya pegawai lainnya di bagian pelayanan itu belum merasakan gejala, tetapi kami antisipasi lebih dulu,” kata dia.

Dia mengatakan, pegawai bagian pelayanan lain belum dilakukan tes rapid antigen, kerana pihaknya belum melaporkan kepada pihak terkait penanganan Covid19.

Sebab sebelum diketahui terkonfirmasi, pegawai terpapar covid19 itu sudah beberapa hari tidak berkantor.

Sehingga, pihaknya menyarankan pegawai lainnya untuk istrahat dulu di rumah Dengan catatan melapor jika merasakan gejala Covid19 agar segera mendapat penanganan hingga tes rapid antigen.

“Anggota lainnya di kantor, belum juga merasakan gejala. Jadi saya sarankan istrahat dulu dirumah, selama seminggu ini,” ujarnya.

Baca juga: Layanan Adminduk Disdukcapil Parigi Moutong Kembali Buka

Disdukcapil sudah perketat Protokol kesehatan

Menurut dia, pengetatan protokol kesehatan saat membuka pelayanan di Disdukcapil sebenarnya telah diperkuat.

Bahkan, para pemohon pembuatan administrasi kependudukan juga dibatasi untuk masuk ke dalam ruang penginputan.

Hanya saja, penyebaran virus pun tetap saja terjadi dan kembali mengakibatkan Disdukcapil tutup layanan Adminduk.

Ia menyebut, pihaknya juga tidak bisa berspekulasi pegawainya terpapar saat kontak dengan masyarakat saat berada di kantor.

“Sulit memang dideteksi, karena protokol kesehatan juga sudah dilakukan. Apakah dari masyarakat atau terpapar diluar, tidak bisa dipastikan,” ungkapnya.

Dia berharap, masyarakat tetap bersabar dengan keputusan penutupan pelayanan. Ia memastikan, akan segera membuka kembali jika telah memastikan tidak ada lagi pegawai terpapar covid19.

Baca juga: Ribuan Anak di Jakarta Terpapar Covid 19

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Beresiko Tinggi, Selandia Baru Batasi Perjalanan dari Indonesia dan Fiji

Diberi label beresiko tinggi penularan covid19, Pemerintah Selandia Baru batasi perjalanan dari negara Indonesia dan Fiji.

Permudah Pendataan, Polisi Tempel Stiker Rumah Belum Vaksin

Polda Metro Jaya akan tempel stiker rumah belum vaksin covid19. Itu diklaim mempermudah pendataan terhadap warga di DKI Jakarta.

Parigi Moutong Gelar Lomba Krenova 2021

Bapelitbangda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah gelar Kreatifitas Inovasi Masyarakat atau lomba Krenova 2021, tema peningkatan kesejahteraan.

Desa Parigimpu’u Siapkan Lahan Pekuburan Jenazah Covid19

Waket DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Faisan Badja mengatakan Desa Parigimpu’u setujui menyiapkan lahan pekuburan jenazah Covid19.

Polisi Belum Beberkan Motif Pria Positif Covid19 Wisata Kuliner

Polisi telah berhasil menangkap pria positif covid19 wisata kuliner berinisial S asal Medan, Sumatera Utara. Namun, belum membeberkan motif

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;