Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama dengan pemda Kota Palu, Poso serta perwakilan dari Universitas Tadulako telah menyepakati bersama Nota Kesepahaman yang diajukan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulteng pada Selasa, 11 April 2023.
Evenri Sihombing selaku Kepala BPKP Sulawesi Tengah mengatakan pertemuan yang dilakukan bertepat dengan bulan suci ramadhan hendaknya dilaksanakan dengan penuh semangat.
“Dan dapat diberi makna khusus yang mendalam dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pendidikan manajemen yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab di Universitas Tadulako,” kata Enveri.
Baca : BPKP Minta Pemda Koordinasi Terkait Pengelolaan Keuangan Beresiko Hukum
Ia menjelaskan prinsip kesepakatan bersama yang diterapkan ialah upaya mendasar dalam pembangunan Sulteng menuju pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Ia mengingatkan kepada Pemerintah Kota Palu, Parimo, Poso dan Untad bahwa prosesi penanda tanganan ini tidak hanya berakhir diatas kertas saja.
“Namun jauh lebih layak bila dilaksanakan secara terpadu, terpadu dan berkesinambungan untuk terus melakukan segala perbaikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan instansi vertikal,” jelasnya.
Baca : BPKP Evaluasi Progres Program Stunting Parigi Moutong
BPKP mengharapkan kerjasama yang baik antara BPKP dengan pemerintah daerah dan Universitas Tadulako.
Dan instansi vertikal, dalam rangka sebagai bagian dari penilaian dengan penganggaran daerah.
“Tetapi mengawal agar pemerintah daerah dalam gerak cepatnya dapat terwujud tanpa resiko berhadapan dengan hukum,” paparnya.
Baca : BPKP Sulawesi Barat Diminta Kawal Akuntabilitas Pembangunan
Wakil Gubernur Sulteng Ma’mun Amir berpesan agar dalam pengelolaan anggaran dapat dikelola lebih baik.
Serta Rektor Universitas Tadulako untuk mempersiapkan kader-kader terbaik yang akan menjadi pemimpin daerah di masa mendatang.
“Pasalnya, pemprov sedang melakukan kajian pemekaran wilayah yang dikaitkan dengan visi dan misi Gubernur Sulteng, bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan peluang untuk semua,” ungkap Ma’mun Amir.
Baca : BPKP Gelar Bimtek Manajemen Risiko di Parigi Moutong
Juga instruksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Gubernur bahwa harus memantau OPD yang berpotensi dan melakukan kesalahan.
Terakhir, ia menyampaikan apresiasi atas predikat WTP yang diraih berkat kepemimpinan BPKP Pemerintah Provinsi Sulteng. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
