Parigi moutong, gemasulawesi.com– Penerimaan pegawai honorer pada jajaran Pemda Parigi Moutong (Parimo) akan disesuaikan dengan kebutuhan.
Hal itu disampaikan Sekda Parigi Moutong H Ardi Kadir ketika menyikapi informasi pengurangan pegawai honorer.
“Bukan tidak menerima honorer, tapi tergantung kebutuhan,” ungkapnya, di ruang kerjanya, Senin 10 Februari 2020.
Ia menjelaskan, saat ini Pemda bukan melakukan opsi pengurangan. Namun, pilihan untuk memaksimalkan fungsi dan kinerja pegawai honorer.
Sejauh ini, Pemda hanya menindaklanjuti penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK). Meskipun sampai saat ini payung hukumnya belum selesai.
“Walaupun saat ini, pemerintah pusat lebih fokus kepada penerimaan PNS dulu,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemda saat ini melakukan efesiensi terkait tenaga honorer. Apabila dibutuhkan akan dilanjutkan, begitupun sebaliknya menjadi konsekuensi.
“Karena dari 10 orang, ditinjau hanya lima yang dibutuhkan. Makanya yang bermohon itu ada dua alternatif, di terima atau tidak,” jelasnya.
Misalnya, terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan tenaga honorer, maka pasti akan diterima. Dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi kerja.
Sebelumnya, khusus untuk PPPK, Pemerintah anggarkan penggajian PP3K dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2020.
Berdasarkan situs resmi Kementrian Keuangan, pemerintah mengalokasikan tambahan DAU untuk gaji PPPK senilai 4,260 Triliun Rupiah.
“Terdapat tambahan DAU sebagai dukungan pendanaan terkait kebijakan penggajian PPPK,” bunyi pasal 11 ayat 19 UU 20 Tahun 2019.
Sebelumnya, banyak Pemda pesimistis melakukan rekrutmen PPPK (P3K). Pasalnya, berdasarkan pasal 101 ayat 3 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dinyatakan gaji PPPK dibebankan pada APBN untuk PPPK instansi pusat. Sedangkan, gaji PPPK daerah dianggarkan melalui APBD.
Sehingga, terbitlah UU 20 Tahun 2019 merupakan jawaban pemerintah pusat terhadap berbagai keluhan dari seluruh Pemda mengenai kejelasan penganggaran gaji PPPK.
Pemerintah pusat menanggung penggajian PPPK hasil rekrutmen tahap I setelah mendengarkan usulan BKD seluruh Indonesia dan BKDPSDM Kabupaten/Kota, agar pemerintah pusat memploting anggaran dari APBN untuk penggajian PPPK.
Pada Rapat Paripurna 24 September 2019, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2020 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Selain gaji PPPK, salah satu bagian penting dari belanja negara adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang berhasil mencapai Rp856,94 triliun. TKDD terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp72,00 triliun.
Baca juga: Disporapar: Perlu Standarisasi SDM Pelatih dan Wasit Parigi Moutong
Laporan: Muhammad Rafii
