Disporapar: Perlu Standarisasi SDM Pelatih dan Wasit Parigi Moutong

<p>Illustrasi Cabang Olahraga</p>
Illustrasi Cabang Olahraga

Parigi moutong, gemasulawesi.com Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Parigi Moutong (Parimo) menyebut perlunya standarisasi Sumber Daya Manusia atau SDM pelatih dan wasit.

Hal itu diungkapkan Kepala bidang (Kabid) Olahraga Disporapar Parigi Moutong, Andi Salamun, di ruang kerjanya, Senin 11 Februari 2020.

“Pihaknya bertugas memberikan dukungan terhadap apa saja yang dilakukan KONI dalam peningkatan prestasi atlit. Maupun peningkatan SDM pelatih dan wasit Parigi Moutong. Hingga kepada persoalan keaktifan Cabor,” ungkapnya.

Terkait peningkatan SDM setiap Cabor lanjut dia, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Parigi Moutong.

Menurutnya, Cabor yang jarang terlihat aktif melakukan pembinaan atlet harus diberikan sosialisasi. Tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab dari KONI untuk bersama-sama dengan Disporapar melalui bidang yang dipimpinnya rutin memberikan sosialisasi.

Sebagai induk dari Cabor kata dia, KONI sangat mengetahui jelas. Mana saja Cabor kurang aktif dalam melakukan pembinaan atletnya.

“Untuk mendukung prestasi atlet, juga perlu dilakukan peningkatan SDM dari setiap Cabang olahraga (Cabor),” jelasnya.

Ia melanjutkan, prestasi itu didapatkan dari partisipasi. Sangat diharapkan setiap Cabor agar lebih giat melakukan pembinaan sesuai aturan masing-masing Cabor. Apalagi, sarana dan prasarana olahraga sudah mendukung.

Diharapkan pula bagi organisasi Cabor harus bekerja secara profesional dan terorganisir seperti memiliki struktur pengurus. Memiliki SK hingga sekretariat sebagai sentral informasi.

Tidak hanya itu, sekretariat organisasi Cabor harus beralamat jelas serta memiliki papan nama organisasi agar mudah diketahui.

“Antara organisasi Cabor, KONI dan Disporapar sebagai mitra dapat bersinergi kedepannya,” tuturnya.

Contohnya, kepengurusan dana pembinaan yang ditangani langsung setiap organisasi Cabor. Bagi organisasi Cabor yang ingin mendapatkan dana pembinaan, sebaiknya sudah terstruktur dan terorganisir dengan baik.

Sehingga, dana pembinaan setiap Cabor yang dikelola sebuah organisasi benar-benar sesuai peruntukannya. Namun, dana pembinaan Cabor nominalnya tidak berbeda-beda, antara satu dan lainnya.

Khusus penentuan besaran dana pembinaan masing-masing Cabor, sepenuhnya kewenangan KONI. Disporapar bersama KONI dan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Parigi Moutong telah mensosialisasikannya.

“Semua mekanismenya, KONI yang berhak mengaturnya,” tandasnya.

Baca juga: Tiga Wilayah Parigi Moutong Jadi Fokus Pengembangan PAUD HI

Laporan: Rhoy L

...

Artikel Terkait

wave

Tiga Wilayah Parigi Moutong Jadi Fokus Pengembangan PAUD HI

Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong memfokuskan tiga wilayah pengembangan PAUD HI terkait fokus percepatan edukasi stunting Berita, Poso Palu dan Banggai.

213 Penggiat Alam Parigi Moutong Tanam Bibit Pohon di Pesisir Pantai

213 penggiat alam bebas dari berbagai Kelompok Pecinta Alam atau KPA melakukan aksi tanam bibit berbagai jenis pohon. Berita, Poso Palu dan Banggai

64 PAUD HI Parigi Moutong Sudah Kategori A

Terdata sejumlah 64 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif PAUD HI Parigi Moutong sudah masuk kategori grade A. Berita, Poso Palu dan Banggai

Ratusan CPNS Parigi Moutong Tahun 2018 Akan Ikuti Prajabatan

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Kabupaten Parigi Moutong akan mengikuti prajabatan Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

Pembinaan KAT Parigi Moutong Jadi Percontohan Daerah di Indonesia

Pembinaan warga KAT di Kabupaten Parigi Moutong menjadi percontohan berbagai daerah di Indonesia Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;