Penyaluran BLT BBM di Sulawesi Tengah Telah Terpenuhi

<p>Ket Foto: Penerima BLT BBM (Foto/Ilustrasi Gambar)</p>
Ket Foto: Penerima BLT BBM (Foto/Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Penyaluran bantuan langsung tunai akibat penyesuaian harga bahan bakar minya (BLT BBM), dan bantuan sosial tunai sembako tahap pertama oleh pemerintah berdasarkan laporan Dinas Sosial Sulawesi Tengah telah terpenuhi.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah Siti Hasbiah di Palu, Sabtu 15 Oktober 2022.

“3 September hingga 14 Oktober 2022, penyaluran BLT BBM dan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) telah terpenuhi,” ucap Siti Hasbiah.

Ia menjelaskan, untuk keluarga sasaran yang tercatat gagal bayar, terutama mereka yang berada di luar kota diupayakan untuk dibayarkan, karena kebijakan kementerian Sosial bahwa penyaluran untuk berikutnya diperpanjang hingga tujuh hari.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk KPM yang telah pindah domisili atau pindah daerah, maupun untuk KPM yang telah meninggal.

“Kami berharap keluarga sasaran yang masih berada di luar kota dapat segera kembali hadir untuk mengambil bantuan agar pihak Kantor Pos agar dana dapat segera tersalurkan. Proses penyaluran akan didampingi oleh petugas dinas sosial dan masing-masing pekerja sosial masyarakat (PSM),” kata Hasbiah.

Menurut data Dinas Sosial Sulawesi Tengah, 5.344 keluarga penerima yang tercatat gagal bayar dan 236.547 KPM telah menerima BLT BBM dan bantuan sosial dari total kuota di provinsi sebanyak 241.547 keluarga sasaran.

Baca: Parigi Moutong Implementasikan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Hingga batas waktu yang ditentukan, Pemprov Sulteng terus melakukan koordinasi dinas sosial di 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut untuk memastikan KPM yang belum mendapatkan haknya dapat segera dibayarkan.

Hasbiah mengatakan pihaknya meminta kerjasama dengan KPM agar dana bantuan yang diberikan pemerintah terserap sesuai kuota. Kami juga mengapresiasi layanan yang ditawarkan PT Pos melalui kantor cabang daerah.

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada informasi dari Pemerintah Pusat untuk penyaluran BBM BLT tahap dua.

“BLT BBM senilai Rp 150.000 per KPM per bulan. Bantuan ini akan disalurkan dalam dua tingkatan, tingkat pertama memiliki senilai Rp 300.000, kemudian tingkat kedua memiliki nilai yang sama,” pungkas Hasbiah. (Dn)

Baca: Parigi Moutong Matangkan Persiapan Kejuaraan Paralayang Internasional

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Editor: Muhammad Ikhsan

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Matangkan Persiapan Kejuaraan Paralayang Internasional

Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mematangkang persiapan kejuaraan Paralayang Internasional yang bakal di

Parigi Moutong Implementasikan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, lakukan implementasi pembangunan berwawasan lingkungan, dalam

Dua Penyapu Jalan di Makassar Tewas Ditabrak Pengendara Mobil

Dua penyapu jalan di Makassar, Sulawesi Selatan tewas setelah ditabrak pengendara mobil yang ngebut. Kejadian terjadi pada hari

Pemda Parigi Moutong Dorong Inovasi Pembangunan Daerah

dorong inovasi masyarakat melalui lomba kreativitas (Krenova) tahun 2022 untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Teror Busur Kembali Terjadi, Satu Mahasiswi UHO Jadi Korban

Teror busur kembali terjadi, kali ini satu orang mahasiswi Universitas Halu Oleo (UHO) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara jadi korban

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;