[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=q_0qTBX_FAA[/embedyt]
Berita parigi moutong, gemasulawesi– Wakil Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, H Badrun Nggai menyebut perencanaan pembangunan mesti sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Tentu saja yang harus kita fokuskan adalah untuk pendanaan. Dan harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan,” ungkapnya usai membuka rapat koordinasi bersama perangkat daerah di aula Bappelitbangda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu 3 Maret 2021.
Selain menekankan tentang perencanaan pembangunan dalam RPJMD, ia juga menyoroti tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi perangkat daerah yang belum tepat sasaran.
Pembangunan di daerah akan berjalan dengan baik jika keseluruhan instrumen disesuaikan dengan peraturan yang ada.
Baca juga: DPRD Parimo Gelar Rapat Paripurna RPJMD
“Dari sisi penganggaran, tinggal keuangan mengerjakan sesuai Tupoksinya,” sebutnya.
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Irwan SKM mengatakan, terkait dengan koordinasi hari ini untuk perencanaan pembangunan di 2022 mendatang.
“Perencanaannya mesti dilakukan pada tahun 2021 yaitu kegiatan pembangunan di tahun 2022 mendatang,” katanya.
Kemudian ia menjelaskan rapat ini digelar untuk membuat komitmen atau kesepakatan bersama dengan OPD di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terkait dengan penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
SIPD sendiri telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 ini sudah penyempurnaan. Maka, sistem ini seharusnya sudah dijalankan di setiap perangkat daerah di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Karena saat ini mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan keuangan itu menggunakan SIPD,” jelasnya.
Diketahui, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. PP Nomor 8 Tahun 2008 yang lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
Dengan diterbitkannya beberapa payung hukum itu, sebagai implikasinya pemerintah daerah memiliki kewajiban terkait data dan informasi.
Pertama, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yaitu informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.
Kedua, informasi pemerintahan daerah dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah.
Langkah konkretnya, pemerintah daerah harus mengumpulkan, mengisi, dan mengevaluasi data SIPD. Selanjutnya, data SIPD itu diolah dan disajikan dalam bentuk informasi perencanaan pembangunan daerah.
Baca juga: Pembayaran Gaji ASN di Tolitoli Molor Dua Bulan, Ini Alasan Pemda
Laporan: Aldi
