Sekda Parigi Moutong Jadi Inspektur Upacara HUT RI ke 76

<p>Foto: Pelaksanaan upacara bendera HUT RI di Parigi Moutong.</p>
Foto: Pelaksanaan upacara bendera HUT RI di Parigi Moutong.

Gemasulawesi- Sekda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Zulfinasran Ahmad bertindak sebagai inspektur Upacara HUT RI ke 76. Bupati dan wakil bupati dikabarkan sakit, hingga tak bisa hadiri kegiatan itu.

“Bupati dan Wakil Bupati berhalangan hadir,” ungkap Kabag Prokopim Setda Parigi Moutong, Aidar Lapato kepada wartawan, Selasa 17 Agustus 2021.

Aidar Lapato mengatakan, kedua kepala daerah baik Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa bertindak sebagai Inspektur upacara HUT RI ke 76, dikarenakan terkendala dengan kesehatannya.

Baca juga: Pemkot Palu Gelar Upacara HUT RI Secara Virtual

Dia menjelaskan, dari jauh hari telah dipastikan Bupati H. Samsurizal Tombolotutu tidak dapat hadiri, karena terkonfirmasi positif covid19.

“Wakil Bupati H Badrun Nggai, juga dalam kondisi sakit tetapi belum ada konfirmasi terkait apakah terpapar atau disebabkan penyakit dideritanya,” tuturnya.

Wakil Bupati mengabarkan tidak bisa menjadi inspektur Upacara HUT RI ke 76, satu hari menjelang hari pelaksanaan.  

Mendengar informasi itu, maka langsung berkoordinasi dengan Sekda untuk menjadi inspektur Upacara HUT RI ke 76. Dan beliau kemudian setujui.

Baca juga: Kelahiran 17 Agustus, Dapat Reward Perpanjangan SIM Polda Sulawesi Tengah

Pelaksanaan upacara berpedoman pada surat edaran Menteri

Dia menuturkan, terkait pelaksanaan upacara pihaknya berpedoman pada surat edaran Menteri dalam negeri yang terakhir. Jumlah peserta upacara diatur dalam edaran itu maksimal 10 persen dari jumlah sebelumnya.

“Upacara sebelumnya jumlah peserta yang berad di panggung sebanyak 200 orang, tetapi karena di batasi hanya bisa menghadirkan 20 orang saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, upacara ini dilakukan secara virtual tanpa menghadirkan kepala OPD beserta jajarannya di lokasi pelaksanaan halaman kantor Bupati.

Hal itu, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang terakhir usai tiga kali perubahan, tentang teknis pelaksanaan upacara.

Dalam surat edaran itu, jumlah peserta di panggung utama dibatasi hingga maksimal 10 persen dari biasanya. Pasukan pun sebelumnya 10 orang dalam satu regu, namun tidak seluruhnya bisa dihadirkan.  

“Jadi yang hadir ini pimpinan Forkopimda dengan menerapkan protokol kesehatan,” tuturnya.

Penaburan bunga untuk mengenang para pahlawan juga dilaksanakan secara virtual. Acaranya tanpa upacara, namun langsung melakukan tabur bunga dan do’a, dan dilakukan Sahbandar Pelabuhan Parigi, Kepolisian, TNI dan Pemda.

“Artinya ini langkah antisipasi, sebab jangan ketika tetap dipaksakan beberapa minggu kedepan ada klaster baru lagi,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Ahmad Saiful: Lokasi Ujian CAT CPNS Parigi Moutong Sudah Siap

...

Artikel Terkait

wave

Penyaluran Beras Bantuan Dinsos Parigi Moutong Dipastikan Tuntas

Penyaluran beras bantuan Dinsos Parigi Moutong sebesar 10 Kg ke penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan tuntas.

DPRD Sulawesi Tengah Nilai Testing dan Tracking Belum Masif Dilakukan

DPRD Sulawesi Tengah menilai testing dan tracking belum masif dilakukan diduga menjadi penyebab utama peningkatan jumlah kasus covid19.

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Parigi Moutong 2020 Minus 4,92 Persen

BPS menyebut kondisi pertumbuhan ekonomi Parigi Moutong minus 4,92 persen, diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2020.

Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Launching Samsat Drive Thru

Langkah maju bidang pelayanan publik (public service) dilakukan Dirlantas Polda Sulawesi Tengah. Saat melakukan launching Samsat Drive Thru.

160 Napi di Parigi Moutong Diusulkan Dapat Remisi HUT RI

Sebanyak 160 Napi di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diusulkan Lapas Kelas III Olaya dapat remisi pada perayaan HUT RI Ke-76, ke Kemenkumham

Berita Terkini

wave

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.

KPK Telusuri Dugaan Penyembunyian Aset oleh Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK menyelidiki dugaan penyembunyian aset oleh Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.


See All
; ;