Gemasuawesi– Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengaku aneh dengan kebijakan pemerintah target penurunan angka kemiskinan, namun anggaran program penguatan dipangkas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
“Kontradiksi target penurunan kemiskinan dengan penurunan perlindungan sosial, bertolak belakang,” jelas Faisal dalam Webinar Kupas Tuntas Postur RAPBN 2022, Jumat 20 Agustus 2021.
Misalnya kata dia, anggaran program perlindungan sosial. Dalam RAPBN 2022, pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp153,7 triliun untuk perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca juga: BPS: Angka Kemiskinan Parigi Moutong 2020 Turun 15,85 Persen
Angka itu dinilai, lebih rendah dari 2020 lalu sebesar Rp230 triliun dan pada tahun 2021 sebesar Rp187 triliun. Padahal menurut dia, program perlindungan sosial biasanya menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
“Ini target menurunkan kemiskinan apa programnya, apakah arena pemerintah dorong perlindungan sosial, tapi anggaran perlindungan sosial juga berkurang, lantas yang mana?” ujarnya.
Dia menilai, target penurunan angka kemiskinan pemerintah tahun depan tidak realistis. Sebab, angkanya lebih rendah dari realisasi tingkat kemiskinan sebelum pandemi Covid19.
“Ini target penurunan kemiskinan yang agak susah mencerna, karena targetnya 8,5-9 persen. Ini sebelum pandemi Indonesia tidak pernah serendah itu,” ungkapnya.
Baca juga: Kondisi Geografis Penyebab Kemiskinan Masih Terjadi di Indonesia
Tingkat penduduk miskin Maret 2021 sebesar 10,14 persen
Dia menjelaskan, tingkat penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, September 2019 sebesar 9,22 persen, Maret 2020 sebesar 9,78 persen, September 2020 sebesar 10,19 persen, dan Maret 2021 sebesar 10,14 persen.
“Artinya apa yang mendasari target penurunan angka kemiskinan jauh lebih rendah daripada sebelum pandemi. Itu target penurunan sampai 1 persen,” kata dia.
Sebelumnya, dalam dalam nota keuangan di DPR, Senin 16 Agustus 2021 Presiden Jokowi yakin angka kemiskinan bisa ditekan.
“Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46” katanya.
Baca: Renovasi Rujab Ketua DPRD Sumbar Bernilai Fantastik Diminta Dihentikan
Untuk mencapai sasaran itu, kata Jokowi, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada 2022 menjadi sebesar Rp 1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 333,2 triliun.
“Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” tuturnya. (***)
