Gemasulawesi– Anleg DPRD pertanyakan regulasi acuan Puskesmas menetapkan tarif tes Rapid Antigen senilai Rp250 ribu kepada masyarakat.
“Regulasi soal mengatur besaran tarif itu dulu perlu diketahui, ada atau tidak. Sebagai legalnya kebijakan itu diberlakukan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Feri Budi Utomo kepada wartawan saat ditemui di gedung DPRD, Kamis 19 Agustus 2021.
Ia menanyakan itu usai menerima informasi terkait pemberlakukan tarif tes Rapid Antigen covid19 di sejumlah rumah sakit.
Baca juga: Pemerintah Disarankan Buat Regulasi Harga Batas Tertinggi PCR
Menurut dia, pihaknya sebagai mitra selama ini tidak menerima laporan atau pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Parigi Moutong, berkaitan dengan tarif tarif tes Rapid Antigen itu.
Namun, jika memang benar tarif itu diberlakukan kepada masyarakat jelas akan sangat menyulitkan karena beban biaya dinilainya cukup besar.
“Kebenaran informasi ini perlu untuk ditelusuri lagi. Tarif itu untuk masyarakat dengan keperluan apa dan dengan kondisi seperti apa,” ucap Feri.
Dia berpendapat, alokasi anggaran kesehatan di Parigi Moutong, dan biaya penanganan virus corona dari refokusing, dinilainya cukup besar untuk menggratiskan pembiayaan pemeriksaan tes Rapid Antigen covid19.
Dia berharap, dalam kondisi seperti saat ini, Dinas Kesehatan perlu melakukan keterbukaan informasi, dan mengedukasi masyarakat. Khususnya, berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan beserta dasar atau acuan tarif tes Rapid Antigen.
“Biar masyarakat paham dengan kebijakannya, dan tidak terjadi kesalah pahaman,” pungkasnya.
Baca juga: Posko covid-19 Parigi Moutong di Perbatasan Kembali Aktif
Dinkes sebut pemberlakuan tarif untuk tes secara mandiri
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan setempat, Wulandari Marasobu menyebut, pemberlakukannya bukan bagi masyarakat kontak erat covid19.
Sebab, tes Rapid Antigen bagi masyarakat kontak erat dalam pelacakan atau pengecekan menggunakan alat tes bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sama seperti vaksin gratis dari pemerintah saat ini.
Pemberlakukan itu, hanya diberikan kepada masyarakat melakukan pengecekan secara mandiri. Dengan kebutuhan melakukan perjalanan atau kepentingan lainnya.
“Kalau saya tidak salah, besaran tarif kami gunakan mengacu pada peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam aturan itu tarifnya mulai dari Rp150 ribu hingga Rp200 ribu,” tutupnya.
Baca juga: Disdikbud Evalusi Penyaluran Tunjangan Guru di Parigi Moutong
Laporan: Novita Ramadhani
