Disdikbud Evalusi Penyaluran Tunjangan Guru di Parigi Moutong

<p>Foto: Kasi Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Guru (GTK) Disdikbud Parigi Moutong, Zakir.</p>
Foto: Kasi Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Guru (GTK) Disdikbud Parigi Moutong, Zakir.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sosialisasi perubahan regulasi, dan mengevaluasi proses penyaluran tunjangan guru di semester dua 2021.

“Memang ada, sebelumnya diatur dalam permendikbud nomor 19 tahun 2019. Kemudian, ada perubahan sedikit. Sehingga, dibuat Permendikbud nomor 7 tahun 2021, ada beberapa pasal yang berubah,” ungkap Kasi Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Guru (GTK) Disdikbud Parigi Moutong, Zakir usai kegiatan di lantai dua gedung pertemuan, Kamis 17 Juni 2021.

Pasal yang berubah itu diantaranya yakni penerima tunjangan profesi hanya diwajibkan kepada PNS daerah. Namun pada regulasi terbaru, CPNS juga dapat menerima tunjangan yang sama.

Baca juga: APBD Perubahan Parigi Moutong 2020, Pendapatan Turun 8,5 Persen

Baca juga: Harga Sapi Hidup Diprediksi Naik Jelang Idul Adha

Kemudian, terkait sistem penyaluran tunjangan secara spesifik tidak mengalami perubahan. Namun, bank penyalur aneka tunjangan sebelumnya disalurkan melalui Bank BRI, beralih ke Bank Sulteng.

“Pertimbangannya, itu untuk pemberdayaan bank daerah. Sehingga, guru disarankan untuk bealih ke Bank Sulteng. Tetapi sebagian besar guru telah memiliki rekening bank itu,” ujarnya.

Baca juga: Parigi Moutong Jadwalkan Ujian Semester Tatap Muka

Baca juga: Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Terkait evalusi proses penyaluran tunjangan, ada 2.196 orang guru saat ini akan menerima tunjangan pada triwulan dua. Pada triwulan satu, 1. 851 orang guru PNS, telah tersalurkan tujangannya ke rekening masing-masing.

Evaluasi penyaluran tunjangan guru juga dilakukan, karena terdapat sejumlah data di Data Pokok Kependidikan (Dapodik), tidak sesuai dengan ketentuan.

Baca juga: PPPK Juga Terima Tunjangan Layaknya PNS

Baca juga: KemenPUPR Evaluasi 40 Bank Penyalur Bantuan Subsidi Rumah

Diantaranya, beban mengajar harus terpenuhi 24 jam, SK beban mengajar, serta data lainnya tidak valid ketika dimasukan kedalam sistem aplikasi.

“Seperti penyaluran tambahan penghasilan mengalami kekurangan bayar, karena dana dikirimkan dari pusat mengalami kekurangan, ini semua menjadi bahan evaluasi hari ini,” tutupnya.

Baca juga: Berikut Besaran Gaji Ribuan Pegawai KPK Baru Dilantik

Baca juga: Parimo Salurkan 2 Ton Bantuan Beras Pemprov Sulteng

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Polres: Tidak Ada Premanisme dan Pungli Terorganisir di Parigi Moutong

Kepolisian mengklaim tidak menemukan praktek premanisme dan Pungli terorganisir di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

PT PP Presisi jajaki kontrak tambang nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah Lokasi salah satu dari tiga prospek kontrak selain di Halmahera

12 Puskesmas di Parigi Moutong Reakreditasi Tahun Ini

Sebanyak 12 Puskesmas di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, akan reakreditasi tahun 2021 setelah akreditasi beberapa waktu lalu.

2020, Produksi Padi Parigi Moutong Capai 313 Ribu Ton

Pemerintah daerah mengatakan realisasi produksi padi Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 313.315 ton selama tahun 2020.

DPMPD Parigi Moutong Akan Undang Kades Palasa Lambori

DPMPD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan mengundang Kades Palasa Lambori terkait tuntutan warga untuk diberhentikan dari jabatan.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;