Polres: Tidak Ada Premanisme dan Pungli Terorganisir di Parigi Moutong

<p>Foto: Kabag Ops Polres Parigi Moutong, AKP Junus Achpah.</p>
Foto: Kabag Ops Polres Parigi Moutong, AKP Junus Achpah.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Kepolisian mengklaim tidak menemukan praktek premanisme dan Pungli terorganisir di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil pemetaan dan penyelidikan tim intelejen.

“Menindaklanjuti instruksi Presiden RI, kami telah tindak lanjuti dengan telah membentuk tim penanggulangan aksi premanisme dan Pungli. Sebanyak 25 personil, terbagi dibagai tim tindak, lidik dan sosialisasi atau pembinaan terhadap oknum masyarakat yang selama ini terindikasi sebagai pelaku premanisme,” ungkap Kabag Ops Polres Parigi Moutong, AKP Junus Achpah, di ruang kerjanya, Kamis 17 Juni 2021.

Di wilayah Parigi Moutong saat ini, tidak ada kelompok premanisme yang diidentifikasi menguasai wilayah. Dan memiliki kegiatan cenderung memaksakan kelompoknya atau dipakai oknum tertentu untuk menagih utang, aksi-aksi di pengelola parkir liar, terminal, pasar atau pusat perekonomian lainnya.

“Alhamdulilah di wilayah kita ini, hampir dikatakan terbebas dari kelompok premanisme terorganisir,” sebutnya.

Baca juga: Polisi Sudah Tangkap 49 Pelaku Pungli di Tanjung Priok

Tetapi ada yang tergolong dalam premanisme yang bersifat perorang, pribadi atau person, yang disebut preman kampung.

Mereka, bermunculan untuk melakukan aksinya pada pelaksanaan hajatan di kampung.

“Parkir liar termasuk dalam praktek premanisme dan Pungli, apabila dia memaksakan membayar, atau orang yang berprilaku seperti premanisme,” jelasnya.

Terkait dengan Pungli, sebelumnya telah terbentuk Saber Pungli di Parigi Moutong, yang telah berjalan dengan berbagai kegiatan seperti penindakan, penyelidikan, dan sosialisasi.

“Kegiatan di Saber Pungli sudah jalan, setiap hari kami laporkan ke Polda gabungan dengan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah. Di Polres Saber Pungli itu dikomandoi oleh Waka Polres, di Pemda dipimpin langsung oleh Sekda dan Inspektorat,” ujarnya.

Polres Parigi Moutong sebelumnya telah melaksanakan penindakan terkait Pungli di tempat-tempat retribusi, seperti pos terpadu, pos gabungan dan pelayanan umum milik pemerintah. Sama halnya dengan aksi kejahatan jalanan, karena wilayah Parigi Moutong memiliki jalan yang cukup panjang.

Ia menghimbau kepada warga di Parigi Moutong, untuk melaporkan apabila terjadi aksi premanisisme dan Pungli, kejahatan jalanan yang mengatasnamakan kelompok atau perorangan.

“Langsung laporkan ke Polsek di wilayah masing-masing, atau menghubungi hotline 110 yang menjadi program terbaru Polri,” tutupnya.

Baca juga: Polisi Minta Warga Bantu Berantas Praktek Pungli di Sulawesi Tengah

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

PT PP Presisi jajaki kontrak tambang nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah Lokasi salah satu dari tiga prospek kontrak selain di Halmahera

12 Puskesmas di Parigi Moutong Reakreditasi Tahun Ini

Sebanyak 12 Puskesmas di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, akan reakreditasi tahun 2021 setelah akreditasi beberapa waktu lalu.

2020, Produksi Padi Parigi Moutong Capai 313 Ribu Ton

Pemerintah daerah mengatakan realisasi produksi padi Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 313.315 ton selama tahun 2020.

DPMPD Parigi Moutong Akan Undang Kades Palasa Lambori

DPMPD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan mengundang Kades Palasa Lambori terkait tuntutan warga untuk diberhentikan dari jabatan.

Parimo Mesti Manfaatkan Potensi Kawasan Teluk Tomini

Ketua DPRD Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, menyebut Kabupaten Parimo mesti manfaatkan potensi Kawasan Teluk Tomini.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;