Parimo Mesti Manfaatkan Potensi Kawasan Teluk Tomini

<p>Foto: Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani. </p>
Foto: Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Ketua DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyebut daerah mesti manfaatkan potensi Kawasan Teluk Tomini.

“Potensi KEK sangat besar, meskipun kebijakan laut ada di pusat dan provinsi,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani, usai rapat paripurna, Selasa 15 Juni 2021.

Ia mengatakan, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) berperan mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pedesaan.

Seharusnya, sebagai pemerintah kabupaten, kota dan provinsi yang terhubung dengan kawasan Teluk Tomini, mengambil peran. Minimal program itu dilaksanakan di Parigi Moutong.

Penerapan Kawasan Teluk Tomini tidak secara seremonial, namun berbentuk implementasi untuk kebijakan investasi di pedesaan.

Baca juga: Disperindag Kembali Wacanakan Relokasi Pedagang Pasar Lama

“Intinya, saya sebagai unsur penyelanggara pemerintah sebagai pemilik kawasan terpanjang Teluk Tomini, merasa malu juga,” tuturnya.

Minimal kata dia, Parigi Moutong mengambil peran untuk itu. Isu strategis telah dikaji UNG untuk membangun kekuatan ekonomi di Kawasan Teluk Tomini dengan KEK berbasis pedesaan.

Langkah mesti dilakukan adalah perlunya kebijakan Pemda Parigi Moutong beserta Provinsi Sulawesi Tengah.

“Saya berencana dengan Komisi II dan III menghadap dengan Gubernur baru, untuk mempertegas atas hasil yang kami ikuti di Gorontalo dan kita minta momen itu kita ambil,” sebutnya.

Baca juga: KemenPAN RB Tetapkan Ratusan Ribu Kebutuhan PNS 2021

Sebab, KEK seperti Kawasan Teluk Tomini bukan hanya berorientasi industri berskala besar, tetapi juga berorientasi sekala perdesaan.

Sebab di desa banyak potensi seperti produk belum dipasarkan di Parigi Moutong yakni Durian Montong terkenal dimana-mana.

“Durian ditanam di desa, kecamatan memiliki Durian Montong, masukan investasi besar disitu. Industri dari Durian Montong, banyak makanan yang bisa kita jual, seperti dodol,” ucapnya.

Ia menambahkan, meskipun industri kecil, namun skala investasinya berkelanjutan, atau secara terus menerus. Sementara pemasarannya, dibutuhkan kelihaian pemerintah kabupaten untuk melakukan itu.

Baca juga:Wabup Parimo: Perencanaan Pembangunan Mesti Sesuai RPJMD(Buka di tab peramban baru)

...

Artikel Terkait

wave

Pasien Keluhkan Layanan Rumah Sakit di Parigi Moutong

Layanan rumah sakit di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dapat keluhan dari pasien. RS Raja Tombolotutu dan Anuntaloko Parigi.

Rapat Internal, DPRD Bahas Tahapan Pembahasan Anggaran

DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar rapat internal, membahas sejumlah tahapan pembahasan anggaran dilaksanakan dalam waktu dekat.

Puluhan Mahasiswa di Kota Palu Ikuti Vaksinasi Covid 19

Puluhan mahasiswa di Kota Palu mendatangi Markas Komando Polda Sulawesi Tengah, untuk mengikuti program vaksinasi massal covid 19.

Polisi Minta Warga Bantu Berantas Praktek Pungli di Sulawesi Tengah

Polisi minta warga membantu berantas segala bentuk praktek premanisme dan Pungli di Sulawesi Tengah, dengan memanfaatkan hotline Polri 110

Anleg Soroti Minusnya Realisasi Pembangunan di Dua Triwulan Awal

Minusnya realisasi pembangunan usulan warga, di dua triwulan awal tahun 2021, menjadi sorotan sejumlah Anleg DPRD Parigi Moutong.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;