Terkait RUU PDP, DPR RI dan Pemerintah Capai Titik Temu

<p>Ket Foto: Sufmi Dasco/dpr.go.id</p>
Ket Foto: Sufmi Dasco/dpr.go.id

Nasional, gemasulawesi- Lama menemui titik buntu terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya DPR RI dan pemerintah menemui titik temu.

Hal itu diungkapkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad belum lama ini di kompleks parlemen senayan Jakarta. Ia mengatakan, DPR menargetkan melakukan penyelesaian pembahasan RUU tersebut dalam masa sidang saat ini.

Baca juga: DPR: Pemerintah Belum Penuhi Harapan Penanganan Pandemi

“Alhamdulillah setelah ditunggu-tunggu oleh semua pihak, kelihatannya Komisi I dan pemerintah sudah hampir mencapai titik temu tentang Undang-Undang PDP yang tentunya akan menghasilkan satu undang-undang yang sudah dinanti nantikan oleh banyak pihak dan tentunya bisa berguna untuk rakyat dan negara kita,” kata.

DPR RI sebelumnya mendesak agar lembaga otoritas yang mengawasi PDP tersebut independen, lantaran posisi pemerintah dalam hal ini menjadi pihak yang mengelola data. Sementara, dari pihak pemerintah ingin lembaga pengawas ada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Baca juga: Parigi Moutong Segera Ajukan Perbup Status Kedaruratan Bencana

Namun saat ini, jelas Dasco, kesepakatan itu sedang digodok menjadi finalisasi. Sehingga, masih ada beberapa jadwal rapat hingga akhirnya UU itu disahkan. “Oleh karena itu marilah kita tunggu saja finalnya seperti apa dan saya yakin bahwa kedua belah pihak memang mempunyai maksud yang sama-sama baik dalam undang-undang ini,” tuturnya.

Dasco melanjutkan, saat ini masih ada jadwal rapat-rapat konsultasi, baik dengan pihak pemerintah maupun dengan pimpinan DPR sebelumnya. Kemudian, finalisasi baru akan diambil dalam keputusan tingkat I antara DPR dengan pemerintah.

Sebelumnya DPR RI, kembali memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan RUU PDP. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/9) lalu. Perpanjangan ini merupakan ketiga kalinya setelah perpanjangan pada September 2020 dan Juni 2021. (**)

Baca juga: Perpres Nomor 68 2021 Menuai Banyak Sorotan

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Dirjen Minerba ESDM Diminta Perhatikan Dampak Lingkungan Akibat Tambang

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM diminta memperhatikan dampak lingkungan akibat industri tambang di Indonesia.

Menteri Luhut Minta KPK Penjarakan Mafia Pelabuhan

Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK memenjarakan mafia di pelabuhan, karena banyak praktik kecurangan di sana.

Presiden Anugerahkan Bintang Jasa kepada Tenaga Kesehatan Gugur Tangani Covid19

Presiden RI Joko Widodo, menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa kepada 300 tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani covid19

Kemenkominfo Hadirkan Film Pendek Literasi Digital Target Generasi Z dan Milenial

Kemenkominfo RI menghadirkan video literasi digital, targetkan masyarakat milenial dan generasi Z di Indonesia.

Hari Ini, Irjen Polisi Dedi Prasetyo Dilantik Jadi Kadiv Humas Polri

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, lantik perwira tinggi salah satunya Irjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Kepala Divisi Humas Polri.

Berita Terkini

wave

Sayutin Budianto Instruksikan Kader NasDem Parigi Moutong Tegak Lurus demi Restorasi 2029

Dalam arahannya, Sayutin menekankan pentingnya loyalitas tunggal seluruh kader dan legislator untuk tegak lurus mengikuti komando Ketua DPW.

Menatap Pemilu 2029: Nilam Sari Lawira Targetkan NasDem Pimpin DPRD Sulteng dan Parigi Moutong

Di bawah kepemimpinannya Nilam Sari Lawira yakin Nasdem akan menangkan perebutan dominasi suara di Wilayah Sulawesi tengah.

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa


See All
; ;