Gemasulawesi– Perpres nomor 68 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, menuai banyak sorotan dari sejumlah pihak.
“Ini aturan yang aneh bin ajaib. Mestinya semua sudah terlewati. Presiden didukung Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, dan banyak staf khusus,” ungkap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, di Jakarta, Rabu 25 Agustus 2021 malam.
Dia menduga-duga apa penyebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan Permen mendapat persetuannya. Dia menyebut ada dua hal bisa menjadi dasar Jokowi membuat aturan itu.
Baca juga: PPPK Juga Terima Tunjangan Layaknya PNS
“Jika masih ada aturan ini, maka bisa dua hal. Selama ini pengawasan tidak berjalan efektif dan kedua presiden tidak percaya pada para menterinya,” katanya.
Dia menilai, pemerintah wajib menjelaskan ke publik diberi terkait hal ini.
Perpres nomor 68 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Persetujuan Presiden yang dimaksud dalam perpres ini adalah petunjuk atau arahan Presiden, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas.
Baca juga: Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok Pemerintah Kerap Tuai Protes
Perpres tidak akan memperpanjang alur birokrasi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Perpres 68/2021 tidak akan memperpanjang alur birokrasi. Justru, membantu menyelesaikan masalah tiba-tiba muncul.
“Perpres ini tidak dalam rangka untuk memperpanjang birokrasi, sama sekali tidak ada niatan itu. Bahkan, saya secara khusus meminta kepada para deputi substansi ada di Sekretariat Kabinet untuk membantu mempercepat kalau ada persoalan-persoalan yang timbul di lapangan,” tegasnya.
Baca juga: Pemerintah Akan Kembali Bubarkan Lembaga Non Struktural
Selain itu, dia menjelaskan, arahan dan keputusan dalam sidang kabinet dan rapat terbatas tertuang dalam risalah sidang/rapat harus menjadi acuan dalam penyusunan peraturan menteri dan peraturan kepala lembaga. Pramono pun mengakui hal itu masih belum sepenuhnya diterapkan pada periode pertama Jokowi.
“Seperti kita ketahui bersama pada periode pertama, seringkali apa yang menjadi arahan, keputusan, kebijakan, putusan dalam rapat terbatas, ternyata diterjemahkan berbeda oleh beberapa kementerian dan lembaga sehingga terjadi hal-hal yang kemudian oleh Bapak Presiden dianggap bahwa ini perlu untuk dilakukan penertiban,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Soroti Minimnya PAD Parigi Moutong
Presiden kata dia, meminta kepada pihaknya untuk membuat Perpres itu agar ada ketertiban secara administratif.
“Semangat, apa yang menjadi arahan Bapak Presiden itu diterjemahkan dengan benar, atau apapun diputuskan oleh Presiden di dalam Rapat Terbatas itu diterjemahkan dengan benar,” pungkasnya. (***)
Baca juga: ICW Desak Firli Bahuri Mundur dari Jabatan Ketua KPK
