DPR RI Setujui Usulan Anggaran Bansos, Risma Diingatkan Perbaiki Data

<p>Foto: Ketua Komisi VIII, DPRD RI Yandri Susanto.</p>
Foto: Ketua Komisi VIII, DPRD RI Yandri Susanto.

GemasulawesiKetua Komisi VIII, DPRD RI Yandri Susanto mengatakan, akan menyetujui usulan anggaran Bansos bagi anak yatim/piatu diusulkan Kementrian Sosial (Kemensos). Namun, harus melengkap dan memperbaiki data terlebih dahulu.

“Apalagi memang selama ini anak yatim piatu sendiri memang belum banyak disentuh pemerintah,” ungkap Yandri dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Rabu 25 Agustus 2021.

Dia pun mengatakan, mendukung dan tidak akan mengurangi usulan anggaran Bansos itu. Karena dianggap merupakan tindakan mulia. Apalagi, selama ini anak yatim piatu banyak dikelola yayasan di daerah.

Baca juga: DP5A Surabaya Verifikasi Data 1000 Keluarga Meninggal Akibat Covid19

Hanya saja, para anggota dewan lainnya menyoroti soal masalah data, mengingat perencanaan yang disampaikan Kemensos berkaitan dengan anggaran. Kemensos diminta melengkapi dan memperbaiki datanya terlebih dahulu.

“Kami dukung bu, cuma karena ini anggaran datanya mohon diperbaiki. Karena data ini belum lengkap kami minta bu Menteri ini dilengkapi dulu baru diusulkan ke Kemenkeu,” ungkap anggota komisi lainnya, Paryono.

Baca juga: KPAI Beri Saran Soal Program Bantuan Anak Yatim Terdampak Covid19

Pemerintah daerah menyetor data anak yatim piatu

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, hingga kini yang jadi masalah pendataan adalah lamanya pemerintah daerah menyetor data anak yatim piatu.

Baca juga: Parigi Moutong Data Anak Yatim Terdampak Pandemi Covid19

“Dari daerah banyak belum masuk pak datanya, begitu ada program baru, baru masuk-masukkan biasanya begitu. Kalau belum ada mereka nggak banyak respons, kami sudah kasih edaran ke daerah meminta data itu, yang masuk baru 15 ribu sekian ini,” ungkap dia.

Dia mengatakan, sementara ini usulan dibuat pihaknya ada 4 juta anak yatim, piatu, dan yatim piatu mendapatkan bantuan. Rinciannya, terdiri dari anak yang orang tuanya meninggal karena virus covid19, anak yang diasuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan anak yatim piatu yang diurus oleh keluarga tidak mampu.

Baca juga: Pemerintah Beri Bantuan Perlindungan Anak Yatim Piatu Korban Covid19

Total anggaran dibutuhkan menurut Risma mencapai Rp 3,2 triliun untuk bantuan selama 3 bulan. Rencana ini paling lambat akan diusulkan Risma bulan ini ke Kementerian Keuangan.

“Untuk anak yatim piatu dan yatim korban covid19, kita hitung ini Rp 3,2 triliun. Untuk kejar yang mau diberikan ini di bulan Oktober, kami harus kejar setor ini ke Kemenkeu bulan ini,” tutupnya. (***)

Baca juga: Mensos Masih Temukan Penerima Bansos Tunai Salah Sasaran

...

Artikel Terkait

wave

Pemuda Muhammadiyah Ajak Masyarakat Rawat Persatuan Bangsa

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mengajak seluruh masyarakat terus merawat persatuan melawan anasir jahat memecah belah bangsa.

Pemda Diminta Genjot Strategi Testing dan Tracing Covid19

Jubir Kementrian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi meminta agar Pemda serius dalam menggenjot strategi testing dan tracing di wilayahnya.

Perhimpunan Guru Dukung Pemda Penuhi Indikator Pelaksanaan PTM

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menyatakan, dukungannya indikator pelaksanaan PTM.

200 Pengungsi Gempa Touna Sulteng Amankan Diri ke Dataran Tinggi

BPBD menyebut sebanyak 200 pengungsi gempa Touna Sulteng memilih amankan diri ke dataran tinggi, karena khawatir akan terjadi gempa susulan.

Dampak Gempa Touna Sulteng, Satu Orang Meninggal dan 19 Rumah Rusak

Satu orang meninggal dan 19 rumah rusak, dampak gempa Touna Sulteng, Kamis 26 Agustus 2021, pukul 09.14 Wita. Termasuk fasiltas umum lainnya

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;