Gemasulawesi- Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menyatakan, dukungannya terhadap Pemda yang belum gelar PTM jika sejumlah indikator pelaksanaan PTM belum terpenuhi.
“Pemda adalah pihak yang paling mengetahui potensi risiko wilayahnya,” kata Satriwan saat dihubungi,Rabu 25 Agustus 2021.
P2G mengaku, bakal mendukung daerah untuk sejumlah indikator pelaksanaan PTM jika memenuhi empat indikator.
Baca juga: Ini Rekomendasi Vaksinasi Anak Perhimpunan Pendidikan dan Guru
Pertama vaksinasi anak dan guru di atas 70 persen, rasio positif di bawah lima persen, mendapat izin Pemda dan orang tua peserta didik.
“Nah, artinya adalah pemda mesti konsisten untuk mengutamakan kesehatan. Keselamatan anak-anak kita. Walaupun didesak oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),” kata dia.
Baca juga: Status Zona Merah, Parigi Moutong Tunda PTM Terbatas
Menurut dia, banyak daerah tidak mau ambil risiko dengan menggelar PTM karena belum memenuhi sejumlah syarat, di antaranya vaksinasi rendah.
“Padahal mereka sudah diberikan kewenangan membuka sekolah. Karena apa? Karena di daerah itu vaksinasi anak, ya, termasuk guru itu masih sangat minim,” tutur dia.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda
Riau masih larang belajar tatap muka
Dia mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau yang masih melarang belajar tatap muka terbatas karena beberapa indikator belum terpenuhi.
Mulai dari vaksinasi guru dan murid di bawah 50 persen, positivity rate di atas lima persen, dan kasus harian covid19 yang masih tinggi.
Sejumlah daerah di wilayah PPKM Level 3 hingga saat ini dilaporkan masih enggan untuk mengikuti instruksi Mendikbudristek Nadiem Makarim menggelar PTM terbatas di tengah pandemi covid19.
Baca juga: Parigi Moutong Pilih Berlakukan Pembelajaran Jarak Jauh
Dalam rapat dengan Komisi X DPR belum lama ini, Nadiem menyebut baru 26 persen dari target 63 persen daerah di PPKM Level tiga telah menggelar PTM.
Padahal pemerintah telah mendorong agar pembelajaran tatap muka segera dibuka di wilayah itu.
Dia pun kemudian meminta agar para wakil rakyat ikut turun tangan di daerah pemilihan masing-masing terkait pembelajaran tatap muka agar segera dibuka di PPKM level tiga. (***)
Baca juga: Organisasi Guru Kritik Mendikbudristek Terkait PTM Terbatas
