Ini Rekomendasi Vaksinasi Anak Perhimpunan Pendidikan dan Guru

<p>Foto: Illustrasi PTM terbatas di sekolah.</p>
Foto: Illustrasi PTM terbatas di sekolah.

Berita nasional, gemasulawesi– Perhimpunan Pendidikan dan Guru berikan pemerintah sejumlah rekomendasi soal vaksinasi anak dan rencana pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

“Rekomenasi yang kami berikan kepada pemerintah ini, untuk menjadi catatan penting dalam pelaksanaan kegiatan itu,” ungkap Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, dalam konferensi pers daring, Minggu, 11 Juli 2021.

Rekomenasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru pertama, adalah perlu adanya sosialisasi dan edukasi. Tentang manfaat vaksinasi anak terhadap orang tua dapat dilakukan banyak pihak. Mulai dari pihak kementerian, sekolah, guru, hingga media massa.

Sebab, berdasarkan temuan Perhimpunan Pendidikan dan Guru, sebanyak 55,5 persen orang tua tidak mengetahui informasi ihwal vaksinasi anak. Disusul 35,3 persen orang tua mengaku tahu, dan 9,2 persen menyatakan ragu-ragu akan informasi vaksinasi anak.

“Sosialisasi berisi informasi tentang, bagaimana prosedur atau teknis vaksinasi siswa, syaratnya, bagaimana cara pendaftarannya, di mana tempat vaksinasi, dan lainnya. Informasi tersebut harus disampaikan kepada orang tua secara jelas dan komprehensif,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Instruksikan PTM Terbatas Ditunda

Ini Rekomendasi Vaksinasi Anak Perhimpunan Pendidikan dan Guru
Foto: Illustrasi PTM terbatas di sekolah.

Sekolah mesti proaktif koordinasi terkait vaksinasi anak 

Rekomendasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru kedua, adalah meminta sekolah untuk proaktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk penjadwalan vaksinasi anak siswa. Sekolah dapat juga berinisiatif membangun kerja sama pihak lain dalam penyelenggaran vaksinasi gratis bagi anak secara mandiri.

Pihaknya mencontohkan, ada beberapa sekolah swasta dan negeri di DKI Jakarta bekerja sama dengan organisasi alumni, organisasi masyarakat, dan BUMN.

“P2G meminta vaksinasi bagi siswa, guru, tenaga pendidik dijamin persediaannya dan bersifat gratis dari pemerintah. Walaupun sudah ada vaksin gotong-royong bersifat komersil, kami tetap meminta vaksin gratis dan jangan sampai sekolah memperdagangkan vaksin anak kepada orang tua nanti,” kata dia.

Baca juga: Pendaftaran Mahasiswa Baru Poltekkes Tinombo Parigi Moutong Dibuka

Selanjutnya, sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas, agar dapat melibatkan siswanya untuk hadir di sekolah dengan syarat sudah divaksinasi.

Bagi siswa atau orang tua yang menolak vaksinasi, sementara akses mendapatkan vaksin sudah bisa diperoleh, maka siswa disarankan mengikuti pembelajaran dengan moda daring sebagai konsekuensi.

Kemudian, pihaknya meminta minimal ada empat indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka, yaitu tuntasnya vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa.

Baca juga: Covid Sulteng 11 Juli 2021: Bertambah 184 Kasus Baru

Sekolah sudah memenuhi semua daftar periksa kesiapan sekolah tatap muka, pemetaan pemerintah daerah terkait sebaran Covid-19 di daerahnya, termasuk angka positivity rate harus di bawah lima persen sesuai rekomendasi WHO, dan izin dari orang tua siswa yang bersifat personal.

“Izin orang tua bersifat pribadi. Kalau ada satu, dua, tiga siswa yang tidak mau tatap muka, maka sekolah tetap wajib memberikan pelayanan secara daring,” kata dia.

Rekomendasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru kelima adalah bagi daerah yang berada di zona hijau dan memiliki banyak kendala pelajaran karak jauh. Maka direkomendasikan melaksanakan PTM terbatas, dengan memenuhi syarat yang telah dibuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaa, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Agama. (***)

Baca juga: Cuaca 12 Juli 2021: Wilayah Potensi Ekstrem Termasuk Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

Vaksinasi di Indonesia Tembus 52 Juta Suntikan

Kementerian Kesehatan mengklaim vaksinasi di Indonesia telah sesuai target Pemerintah, karena berjalan cukup cepat beberapa waktu terakhir

BPK Simpulkan Kinerja Pencegahan KPK Belum Efektif

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 BPK RI, pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi KPK belum efektif.

Vaksin Individu Berbayar, DPR Ingatkan Dua Catatan Penting

Anggota Komisi VI DPR RI mengingatkan dua catatan penting terkait pelaksanaan vaksin individu berbayar, yang akan mulai dilayani BUMN Farmasi

Peran Kementerian BUMN Tangani Covid-19 dapat Apresiasi

Senior Equity Research Analyst MNC Sekuritas apresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian BUMN tangani covid-19, Melalui emiten farmasi

Jokowi Ajak Masyarakat Bersama Atasi Pandemi Covid19

Presiden Joko Widodo menyebut mengatasi persoalan corona adalah ijtihad kebangsaan. Sehingga, masyarakat diajak untuk atasi pandemi covid19.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;