Vaksin Individu Berbayar, DPR Ingatkan Dua Catatan Penting

<p>Foto: Illustrasi Vaksin individu berbayar.</p>
Foto: Illustrasi Vaksin individu berbayar.

Berita nasional, gemasulawesi– Anggota Komisi VI DPR RI mengingatkan dua catatan penting terkait pelaksanaan vaksin individu berbayar, yang akan mulai dilayani BUMN Farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin, 12 Juli 2021.

“Kami mengingatkan kepada kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk, dua catatan penting dalam pelayanan vaksinasi gotong royong,” ungkap Muftin Anam Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN kepada media, Minggu 11 Juli 2021.

Catatan pertama, BUMN Farmasi harus mampu menata fokus dengan baik karena pada saat bersamaan juga harus menunaikan tugas yang sangat penting. Yaitu percepatan produksi dan distribusi vaksin program (vaksin gratis) serta obat-obatan terapi COVID-19.

Program vaksin individu berbayar ini pasti peminatnya cukup banyak, dan bisa menyegarkan cash flow BUMN Farmasi karena bayar langsung di tempat.

Dengan kuota awal di delapan gerai Kimia Farma, dan asumsi biaya sesuai ketentuan maksimal, maka ada uang masuk Rp 747 juta per hari. Belum lagi nanti kalau jaringan penyedia vaksin individu berbayar ini ditambah.

Baca juga: 2022, Bio Farma Targetkan Produksi Vaksin Merah Putih

“Tentu itu cukup menggiurkan, namun saya minta jangan gara-gara vaksin individu ini kemudian BUMN Farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat,” paparnya.

Baca juga: Pendaftaran Mahasiswa Baru Poltekkes Tinombo Parigi Moutong Dibuka

Vaksin Individu Berbayar, DPR Ingatkan Dua Catatan Penting
Foto: Foto: Illustrasi Vaksin individu berbayar.

Produsen vaksin dan obat vaksin covid-19

Hal itu, penting untuk diingatkan karena jaringan Bio Farma maupun Kimia Farma punya tugas berat lain.

“Bio Farma produksi vaksin gratis. Kimia Farma memproduksi sebagian obat terapi dan distribusi obat terapi COVID-19 dari produsen lain, antara lain ivermectin, oseltamivir, remdesivir, favipirafir yang semuanya butuh fokus dan ketangkasan untuk segera terdistribusi dengan baik ke masyarakat dan merata,” jelasnya.

Baca juga: Covid Sulteng 11 Juli 2021: Bertambah 184 Kasus Baru

Catatan penting kedua, adalah kewajiban Kimia Farma untuk menjaga standar etik tertinggi dalam program vaksin individu berbayar.

Pihaknya mengingatkan kasus alat tes antigen bekas yang dilakukan oknum Kimia Farma yang telah menghebohkan publik nasional beberapa waktu lalu.

“Jangan sampai ada lagi pihak Kimia Farma yang bermain-main mengambil keuntungan dalam penyediaan vaksin individu ini,” tutupnya. (***)

Baca juga: Cuaca 12 Juli 2021: Wilayah Potensi Ekstrem Termasuk Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

Peran Kementerian BUMN Tangani Covid-19 dapat Apresiasi

Senior Equity Research Analyst MNC Sekuritas apresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian BUMN tangani covid-19, Melalui emiten farmasi

Jokowi Ajak Masyarakat Bersama Atasi Pandemi Covid19

Presiden Joko Widodo menyebut mengatasi persoalan corona adalah ijtihad kebangsaan. Sehingga, masyarakat diajak untuk atasi pandemi covid19.

Pemerintah Tetapkan Harga Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Pemerintah menetapkan harga vaksin Covid-19 dosis lengkap Sinopharm berbayar untuk individu, sebesar Rp879.140 per orang.

Kadin Indonesia Bantu Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi

Kadin Indonesia turut berupaya membantu pemerintah menangani pandemi Covid -19 melalui sejumlah langkah, percepat pemulihan ekonomi nasional.

Ekonom Faisal Basri Kritisi Vaksin Gotong Royong Individu

Praktik penjualan vaksin PT Kimia Farma atau vaksin gotong royong individu mendapat kritikan dari ekonom senior Faisal Basri.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;