Ekonom Faisal Basri Kritisi Vaksin Gotong Royong Individu

<p>Foto: Ekonom senior, Faisal Basri.</p>
Foto: Ekonom senior, Faisal Basri.

Berita nasional, gemasulawesi– Praktik penjualan vaksin PT Kimia Farma atau vaksin gotong royong individu mendapat kritikan dari ekonom senior Faisal Basri.

“Pasokan vaksin masih terbatas. Praktik jualan vaksin adalah tindakan biadab,” ungkapnya dalam cuitannya di akun @FaisalBasri, Minggu 11 Juli 2021.

Ia pun meminta pemerintah untuk melarang praktik vaksin gotong royong individu itu.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Verdi Budidarmo menjelaskan saat ini adalah saat tepat untuk melakukan vaksinasi individu, karena pertambahan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

Di tahap awal program vaksin gotong royong individu baru menyentuh enam kota dengan delapan klinik. Namun secara perlahan pihaknya akan memperluas jangkauan itu, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Ikuti Doa Kebangsaan Virtual

“Dalam tahap pertama, kami baru memberikan pelayanan ini di delapan klinik di Jawa dan Bali,” ujarnya melalui siaran pers, Sabtu, 10 Juli 2021.

Diketahui, PT Kimia Farma Tbk menyiapkan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong Individu dalam bentuk soft launching selama dua hari Jumat dan Sabtu, 9-10 Juli 2021.

Baca juga: Banjir Sienjo-Sibalagu Parigi Moutong, 104 Kepala Keluarga Terisolir

Ekonom Faisal Basri Kritisi Vaksin Gotong Royong Individu
Foto: Vaksin covid 19.

Klinik vaksinasi individu segera buka resmi

Kimia Farma akan membuka klinik vaksinasi individu secara resmi pada Senin, 12 Juli 2021.

Inisiatif Vaksinasi Gotong Royong Individu Kimia Farma mendapat apresiasi Kementrian BUMN.

Baca juga: Kemnaker Apresiasi Pemberian Vaksin kepada Pekerja

“Vaksinasi Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat,” sebut Wakil Menteri BUMN, Pahala N. Mansyuri.

Baca juga: Pendaftaran Mahasiswa Baru Poltekkes Tinombo Parigi Moutong Dibuka

Kimia Farma sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi kata dia, berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak. Untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui Vaksin Gotong Royong Individu ataupun perseroan.

Baca juga: Badan POM Kawal Keamanan Khasiat dan Mutu Vaksin Covid 19

Vaksinasi Gotong Royong individu ini, menurutnya, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. (**)

Baca juga: Kejati Sulawesi Tengah Kembali Tahan Tersangka Korupsi BPKAD Balut

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Ringkus Pelaku Penjual Obat Covid-19 di Surabaya

Tim Satgas Gakkum Polda Jawa Timur ringkus seorang perempuan berinisial ES (36) warga Margorejo Indah, terduga pelaku penjual obat covid-19.

Presiden Perintah TNI Bantu Nakes Tangani Pasien Covid-19

Presiden Indonesia Joko Widodo perintah TNI bantu Nakes dalam penanganan pasien covid-19 tidak bergejala dan bergejala ringan.

SEA Games Ditunda, PB PASI Tunggu Sikap Pemerintah

PB PASI masih tetap melakukan pemusatan latihan meskipun telah beredar kabar terkait rencana pemberhentian anggaran, SEA Games ditunda.

Kemnaker Apresiasi Pemberian Vaksin kepada Pekerja

Program vaksin kepada pekerja dari perusahaan membantu pemerintah dalam memberi perlindungan pekerja dan keluarganya dari penularan virus

Iseng Mencuri, Pemuda di Lamongan Diamankan Polisi

Kepolisian berhasil mengungkap kasus pemuda iseng mencuri pocong-pocongan di alun-alun Lamongan, yang terekam kamera CCTV

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;