Pemerintah Tetapkan Harga Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap

<p>Foto: Harga vaksin Covid-19.</p>
Foto: Harga vaksin Covid-19.

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah menetapkan harga vaksin Covid-19 dosis lengkap Sinopharm berbayar untuk individu, sebesar Rp879.140 per orang.

“Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021,” ungkap Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Minggu 11 Juli 2021.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan itu berisi tentang sejumlah aturan ihwal penetapan besaran harga pembelian vaksin Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong.

Sesuai dengan aturan itu, harga vaksin covid-19 per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910.

Sehingga harga vaksin covid-19 per dosis yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.

Baca juga: Polda: 94 Ribu Orang Target Vaksinasi Sulawesi Tengah

“Untuk satu orang kan butuhnya dua dosis. Jadi dikalikan dua menjadi totalnya Rp879.140,” ujarnya.

Vaksinasi covid-19 dimata akademisi

Sebelumnya, Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, makin banyak orang divaksin akan semakin bagus.

Baca juga: Cuaca 12 Juli 2021: Wilayah Potensi Ekstrem Termasuk Sulawesi Tengah

Vaksinasi bukan hanya Covid-19 saja. Indonesia telah mengawali program vaksinasi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu.

“Vaksin kalau mau gratis bisa di Puskesmas atau di posyandu. Kalau mau pergi ke rumah sakit A atau B ya bayar. Memang ada opsi itu dibuka buat vaksinasi anak seperti BCG, DPT dan lainnya,” ujarnya.

Negara seperti India, juga melakukan hal yang sama.

Baca juga: Pendaftaran Mahasiswa Baru Poltekkes Tinombo Parigi Moutong Dibuka

“Jadi vaksinasi gratis juga diberikan. Tapi kalau orang mau pergi ke dokter pribadi yang rumah sakitnya bagus, yang pakai AC yang tidak panas-panasan itu bayar,” kata dia.

Namun juga tidak memungkiri bahwa banyak juga negara lain yang 100 persen menggratiskan vaksinasi bagi penduduknya.

Baca Juga: Jokowi Ajak Masyarakat Bersama Atasi Pandemi Covid19

“Jadi itu, silakan ditimbang yang baik yang mana,” ujar Tjandra Yoga Aditama ihwal vaksin Covid-19 atau vaksin gotong royong yang berbayar. (***)

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Ikuti Doa Kebangsaan Virtual

...

Artikel Terkait

wave

Kadin Indonesia Bantu Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi

Kadin Indonesia turut berupaya membantu pemerintah menangani pandemi Covid -19 melalui sejumlah langkah, percepat pemulihan ekonomi nasional.

Ekonom Faisal Basri Kritisi Vaksin Gotong Royong Individu

Praktik penjualan vaksin PT Kimia Farma atau vaksin gotong royong individu mendapat kritikan dari ekonom senior Faisal Basri.

Polisi Ringkus Pelaku Penjual Obat Covid-19 di Surabaya

Tim Satgas Gakkum Polda Jawa Timur ringkus seorang perempuan berinisial ES (36) warga Margorejo Indah, terduga pelaku penjual obat covid-19.

Presiden Perintah TNI Bantu Nakes Tangani Pasien Covid-19

Presiden Indonesia Joko Widodo perintah TNI bantu Nakes dalam penanganan pasien covid-19 tidak bergejala dan bergejala ringan.

SEA Games Ditunda, PB PASI Tunggu Sikap Pemerintah

PB PASI masih tetap melakukan pemusatan latihan meskipun telah beredar kabar terkait rencana pemberhentian anggaran, SEA Games ditunda.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;