Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Usai pemilihan serentak Kepala Desa se- Kabupaten Parigi Moutong, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, membuka posko pengaduan pasca pilkades guna menampung dan melayani gugatan bagi calon yang bersengketa di Pilkades.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Parigi Moutong Agus Saat ditemui di Parigi, Rabu 29 Juni 2022.
“Syarat gugatan harus diajukan secara tertulis oleh calon atau tim yang dikuasakan atas ketidakpuasan terhadap proses pemilihan,” ucap Kepala Bidang PMD Agus Salim saat ditemui di Parigi, Rabu 29 Juni 2022.
Menurutnya, pilkades serentak di Parigi Moutong pada 27 Juni 2022 tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang tidak puas dengan terselenggaranya pemilihan tingkat desa, sehingga PMD membuat posko pengaduan pasca Pilkades guna memfasilitasi penyelesaian sengketa.
Baca: Banjir di Morowali, Sulawesi Tengah Ratusan Warga Terpaksa Mengungsi
Dua hari setelah pemilihan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya menerima satu laporan gugatan dugaan politik uang di Desa Ambesia Selatan.
“Kerja kami sebagai fasilitator berarti PMD hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa, bukan pihak yang memutuskan perkara. Jika ada pihak yang tidak puas dengan penyelesaian sengketa ini, penggugat dapat menempuh jalur lain melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ucap Agus.
Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020, Perubahan Kedua Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan peraturan turunannya belum memuat pasal yang memberikan sanksi, atau pembatalan yang diatur kepala desa untuk yang terpilih yang terbukti telah melakukan kesalahan.
Demikian pula jika informasi tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dapat dilakukan penghitungan ulang tanpa pemungutan suara ulang (PSU).
“Pilkades menurut kami sudah berjalan efektif, namun ada beberapa proses yang perlu dievaluasi untuk perbaikan ke depan, termasuk tahap sosialisasi, yang kami temukan kegiatan masih dilakukan oleh para calon selama masa tenang, termasuk sanksi pelanggaran,” kata Agus.
Ia menambahkan, sejauh ini 87 desa dari 97 desa tempat pemilihan serentak telah menyerahkan hasil musyawarah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tingkat kabupaten.
Ia mengatakan, sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Pilkades, akan netral, bahkan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. (*/Ikh)
Baca: Pelaku Perkosa dan Pembunuhan Siswi SMP di Langkat Diringkus Polisi
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
