Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Neng Elly membuka secara resmi sosialisasi regulasi reformasi administrasi dan birokrasi.
Elly mengatakan jika sosialisasi tersebut merupakan hasil dari Peraturan PANRB No. 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi pada Dinas Provinsi dan Instansi/Kota di Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023 di Hotel Palu Golden pada Rabu, 24 Mei 2023.
“Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah tujuannya untuk memperluas pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada peserta tentang tugas jabatan untuk melaksanakan perubahan kerja,” kata Elly.
Peserta sosialisasi ini berjumlah 120 orang yang terdiri dari para kepala bagian organisasi dari 13 kabupaten/kota administratif di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Dan kepala dinas sumber daya manusia daerah dan pejabat senior pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.
“Peserta dari unit-unit perangkat daerah di Sulawesi Tengah ikut ambil bagian dalam kegiatan ini,” jelasnya.
Rosyani, Kasubag Evaluasi dan Kualifikasi sekaligus Ketua Panitia mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memudahkan kerja instansi pemerintah juga.
Ini adalah pedoman untuk menentukan nomenklatur posisi manajerial saat menyusun organisasi sumber daya manusia.
“Untuk mendukung perubahan birokrasi otoritas publik yang dinamis, terampil, dan profesional, diperlukan penyederhanaan nomenklatur jabatan administrasi,” ungkap Rosyani.
Baca : Bakesbangpol Sulawesi Tengah Umumkan 2 Calon Paskibraka Wakili Sulteng ke Tingkat Nasional
Hal ini berlaku saat menentukan nomenklatur jabatan administratif yang didasarkan pada kondisi dan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
Serta pengetahuan dan kebutuhan unit kerja sebagai pedoman pengelolaan sumber daya manusia.
“Kegiatan ini diharapkan memberikan output yang besar terhadapa peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” harapnya.
Narasumber sosialisasi ini adalah Mita Nezky sebagai pakar muda analisis politik Kementerian PAN-RB.
Materi ini terkait dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi No 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan Pejabat Eksekutif di Lembaga Negara. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
