1840 Guru di Parigi Moutong Terima Tunjangan Sertifikasi

<p>Foto: 1840 Guru di Parigi Moutong Terima Tunjangan Sertifikasi.</p>
Foto: 1840 Guru di Parigi Moutong Terima Tunjangan Sertifikasi.

Gemasulawesi– Tercatat 1840 guru di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai dari TK, SD, SMP dan pengawas, menerima tunjangan sertifikasi triwulan dua.

“Disdikbud telah mencairkan sertifikasi guru PNS sebanyak dua triwulan. Namun, di triwulan satu terbayarkan sebanyak 1.850 orang guru, di triwulan dua hanya 1.840 guru,” ungkap Kasi Kesharlindung Disdikbud Parimo, Zakir saat dihubungi, Rabu 8 September 2021.

Menurut dia, sepuluh orang guru tidak dapat menerima tunjangan sertifikasi, disebabkan adanya guru telah masuk masa purnabakti, meninggal serta tidak validnya data didalam sistem.

Baca juga: Disdikbud Evalusi Penyaluran Tunjangan Guru di Parigi Moutong

“Pada triwulan kedua mengalami pengurangan berdasarkan sistem yang dikeluarkan pihak kementerian,” tuturnya.

Dirinya menuturkan, pada pembayaran tahun ini terdapat 700 orang guru triwulan empat tahun 2020 mengalami kekurangan bayar. Sehingga baru bisa terbayarkan di triwulan dua kali ini.

Sesuai dengan surat keputusan dikeluarkan kementerian kata dia, dengan dasar itu maka Disdikbud mengajukan proses pencarian ke pihak Bank setempat.

Baca Juga: KPK Ingatkan Peran DPRD Wujudkan Tujuan Nasional

“Jadi ada data yang tidak valid, maka secara otomatis guru yang bersangkutan tidak akan menerima tunjangan berdasarkan sistem di Dapodik,” jelasnya.

Namun, sebelum itu para guru harus melengkapi seluruh syarat yang telah ditentukan, yakni kinerja guru serta dokumen lainnya. Apabila terdapat data belum lengkap, maka akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.

“Waktu yang diberikan kemarin sampai 30 Juni, namun sampai batas waktu itu beberapa guru tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi,” sebutnya.

Baca juga: Berikut Besaran Gaji Ribuan Pegawai KPK Baru Dilantik

Tunjangan profesi adalah salah satu penghasilan tambahan bisa diterima seorang guru. Pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik.

Tak bisa dipungkiri, masih banyak guru di Tanah Air menerima penghasilan terbilang kecil atau tak sebanding dengan beban pekerjaannya.

Pemerintah memberikan tambahan penghasilan bagi guru dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru atau lebih dikenal dengan TGP.

Tunjangan ini berlaku untuk semua guru berstatus PNS maupun non-PNS yang telah lolos dalam program sertifikasi guru. (***)

Baca juga: Kota Palu Laksanakan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa 

...

Artikel Terkait

wave

Gubernur Sulawesi Tengah Apresiasi Kabupaten Banggai Turun Level PPKM

Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa 7 September 2021 mengapresiasi Kabupaten Banggai statusnya turun menjadi level III PPKM Covid19.

Tersisa Lima Wilayah Zona Merah Covid19, Termasuk Parigi Moutong

Laporan mingguan Satgas per 5 September 2021, tersisa lima wilayah tercatat di zona merah Covid19, Salah satu diantaranya Parigi Moutong.

Ajak Warga Ikut Vaksin Covid19, Sekda: Jangan Takut

Sekda Parigi Moutong, mengimbau warga untuk tidak lagi takut ikut vaksin Covid19 untuk memberikan perlindungan kala pandemi saat ini.

PSG SMK Kesehatan Terpadu Katulistiwa Digelar di Sekolah

SMK Kesehatan Terpadu Katulistiwa Kabupaten Parigi Moutong, menggelar kegiatan Pendidikan Sistem Ganda atau PSG di lingkungan Sekolah.

Disdikbud Parimo Tunggu Edaran Teknis PTM Terbatas

Disdikbud Parigi Moutong, meminta satuan pendidikan bersabar menunggu edaran teknis Pembelajaran Tata Muka atau PTM terbatas tahun 2021/2022.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;