300 Ribu Warga Parigi Moutong Terdaftar di DPB Pemilu 2024

<p>Ket Foto: Ketua KPU Parigi Moutong Sulfiana Dg Patanga (Foto/Irfan/gemasulawesi)</p>
Ket Foto: Ketua KPU Parigi Moutong Sulfiana Dg Patanga (Foto/Irfan/gemasulawesi)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – 300 ribu warga Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, terdaftar di Data Pemilihan Berkelanjutan (DPB) untuk Pemilihan Umum tahun (Pemilu) 2024

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Parigi Moutong, Sulfiana Dg Patanga di rapat koordinasi pemutakhiran DPB di Parigi, Senin 3 Oktober 2022.

“Data ini telah dikunci di sistem data pemilih (Sidalih) dan selanjutnya akan disinkronkan dengan data di Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri,” ucap Sulfiana Dg Patanga.

Ia menjelaskan, DPB hanya sebagai data awal dan untuk sementara akan lebih disinkronkan dengan DP4 sebelum dikerucutkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

Bahwa kedepannya dalam validasi dan pemutakhiran, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan sejumlah instansi terkait lainnya, serta dengan melibatkan pejabat internal dari Sekretariat KPU dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

Dari 301.013 orang yang terdaftar di DPB pemilu 2024, 153.833 adalah laki-laki dan 147.180 adalah perempuan, dan ada kemungkinan tanggal tersebut akan berubah atau bertambah seiring dengan pergerakan penduduk.

“Pemutakhiran awal Mei lalu yaitu sebanyak 294,046 kemudian diperbarui lagi pada bulan Juni menjadi 293.986, kemudian Juli menjadi 293.960, kemudian Agustus menjadi 293.735 dan terakhir September menjadi 301.013 orang,” kata Sulfiana.

Baca: NasDem Resmi Pilih Anies Baswedan Capres 2024

Dia mengatakan, perubahan jumlah DPB ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penambahan 10.776 pemilih baru atau pemilih pemula, 12 pindah/keluar, 1.547 meninggal, 1.931 data ganda dan tujuh data orang tidak dikenal.

Dari pelaksanaan teknis, DPB diatur dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan yang terus diupayakan perbaikannya oleh KPU.

“Peningkatan selanjutnya pada tahap DP4 Oktober 2022 hingga Juni 2023, karena perbaikan data dinilai sangat penting untuk menghasilkan data pemilih yang akurat,” pungkas Sulfiana. (*/Ikh)

Baca: Gubernur Sulsel Tinjau Usaha Budidaya Perikanan di Balang Baru

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Gubernur Sulsel Tinjau Usaha Budidaya Perikanan di Balang Baru

Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, tinjau usaha budidaya perikanan keramba jaring apung yang berada di Balang Baru, Kecamatan

Gasak Uang Tunai, Pencuri di Kendari Mengaku Petugas PLN

Gasak uang tunai, kawanan pencuri dengan modus mengaku sebagai petugas PLN melakukan aksinya di Jalan Mayjend Sutoyo, Kelurahan,

BNPT dan Kementan Siapkan Lahan Pertanian Untuk Eks Napiter

(BNPT) dan Kementerian Pertanian (Kementan), siapkan lahan pertanian untuk pemberdayaan eks narapidana kasus teroris (napiter).

BMKG Makassar Jelaskan Penyebab Hujan Es di Wilayah Sudiang

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Kota Makassar, jelaskan penyebab hujan es yang mengguyur wilayah Sudiang

Pasca Penyesuaian Harga, Konsumsi Solar di Sulteng Naik

Pertamina Patra Niaga mengatakan, konsumsi harian bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) naik

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;