ADB Dukung Perekonomian Berbasis Energi Hijau Indonesia

<p>Foto: Illustrasi energi terbarukan.</p>
Foto: Illustrasi energi terbarukan.

Berita nasional, gemasulawesi– Asian Development Bank atau ADB dukung pengembangan perekonomian berbasis energi hijau Indonesia.

“ADB akan mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon dengan pendanaan untuk pembangkit energi bersih,” ujar Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam acara International Climate Change Conference, Kamis 22 Juli 2021.

Komitmen ADB dukung Indonesia, dengan alokasikan dana US$80 miliar untuk pendanaan iklim secara kumulatif pada 2019-2030 bagi semua negara.

Baca juga: Klaim Diskon Listrik Tidak Lagi Lewat stimulus.pln.co.id

ADB dukung Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam beberapa program. Diantaranya, dukungan pada pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) sejalan dengan penghentian pembangkit listrik batu bara.

Sebaliknya, ADB mendukung PT PLN (Persero) untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan.

Dan ADB dukung perekonomian berbasis energi hijau juga akan mendukung rencana pemerintah mengenakan pajak karbon yang tengah dibahas dalam RUU tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Kami juga telah menyediakan pembiayaan untuk proyek panas bumi dan surya,” imbuhnya.

Keterbatasan fiskal negara berkembang akibat pandemi covid-19 menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi berbasis hijau. Oleh karena itu, ADB bekerja sama dengan swasta untuk mengembangkan pendanaan iklim tersebut.

“ADB tetap berkomitmen untuk mendukung negara-negara berkembang anggota kami, serta upaya mereka untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau,” ungkapnya.

Baca juga: Cek Penerima BST Plus Beras 10Kg di Link cekbansos.kemensos.go.id

APBN untuk perubahan iklim

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, Indonesia mengalokasikan dana sebesar 4,1 persen dari APBN untuk perubahan iklim dalam lima tahun terakhir.

Namun, angka itu baru mencukupi sepertiga anggaran perubahan iklim yang dibutuhkan Indonesia, untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030 mendatang.

“Jadi penting untuk tidak hanya meningkatkan pendanaan, tetapi juga melibatkan kemitraan dengan sektor swasta dan sektor lain untuk menghasilkan sumber daya yang kuat,” katanya.

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan pendanaan sendiri. Sedangkan, dengan bantuan pendanaan lembaga internasional targetnya naik menjadi 41 persen. (***)

Baca juga: Faktor Iklim, 2026 PLN Ganti PLTU Batubara Jadi EBT

...

Artikel Terkait

wave

Inggris Buat Aturan Perdagangan Baru dengan Indonesia

Inggris meluncurkan aturan perdagangan baru untuk Indonesia. Gunanya mengangkat jutaan orang di seluruh dunia keluar dari kemiskinan.

17 Triliun, Anggaran Pembelian Laptop Buatan Dalam Negeri

Memenuhi kebutuhan sektor pendidikan dengan kesiapan anggaran Rp17 triliun. Pemerintah meningkatkan pembelian laptop buatan dalam negeri.

Perdagangan RI &#8211; China Segera Tidak lagi Gunakan Dolar AS

Perdagangan RI - China segera tidak lagi menggunakan dollar AS, usai Bank Indonesia rampungkan seluruh persyaratan maupun teknis operasional.

Tinjau Gedung Bulog, Jokowi Cek Stok Beras

Tinjau gedung Bulog, Presiden Jokowi cek stok beras untuk kebutuhan beberapa program bantuan pemerintah, stok di Bulog 1,373 juta ton.

Pemda Diminta Lakukan Pendataan Masyarakat Terdampak PPKM

Pemerintah daerah (Pemda) diminta segera lakukan pendataan masyarakat terdampak PPKM atau Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;