Berita nasional, gemasulawesi– Ancaman Mensos pindahkan ASN ke Papua dibanjiri banyak sorotan negatif dari berbagai kalangan. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta ikut mengomentari hal itu.
“Kata-kata itu memunculkan ekslusi, ada semacam pembedaan, memposisikan ada ketidaksetaraan antara Papua dengan wilayah Indonesia lainnya,” ungkap Widyanta di Jakarta, Rabu 14 Juli 2021.
Semestinya kalimat Ancaman Mensos pindahkan ASN ke Papua, tidak boleh diucapkan karena Tri Rismaharini merupakan seorang pejabat publik.
Baca juga: Posko covid-19 Parigi Moutong di Perbatasan Kembali Aktif
“Saya menduga ucapan itu dilontarkan di bawah sadar, namun seorang pejabat publik harus berkomunikasi dengan etika komunikasi. Etis di sini adalah melihat berbagai identitas masyarakat berbeda-beda itu setara,” tuturnya.
Di sisi lain, pihaknya memahami gaya kepemimpinan Risma selama ini selalu menunjukkan emosi sebenarnya. Hal itu baik untuk mendongkrak sebuah sistem birokrasi lamban dan tidak peka.
“Memang gaya kepemimpinan Risma itu mau mendongkrak kekolotan birokrasi lamban dan tidak peka. Harus diakui Risma itu salah satu tokoh politik memiliki kepekaan luar biasa,” kata dia.
Tetapi problemnya adalah cara berkomunikasi. Amarah perlu dikontrol. Sebab seluruh tindakan pemimpin itu dibaca publik dan tidak mudah dimaklumi, pasti membuat kontroversi.
Jika tidak dikontrol, statemen ancaman Mensos pindahkan ASN dapat memicu stigma negatif untuk masyarakat tertentu. Padahal Indonesia terdiri dari masyarakat dengan kultur beragam.
“Karena diversity kita itu besar, tanpa sadar stigma bisa keluar melalui omongan tidak disadari maka butuh kehati-hatian, komunikasi publik harus hati-hati,” ujarnya.
DPRD sayangkan pernyataan Mensos
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyayangkan pernyataan ancaman Mensos pindahkan ASN ke Papua.
Pernyataan Ancaman Mensos pindahkan ASN ke Papua secara tersirat menunjukkan, Papua merupakan tempat pembuangan pegawai dengan kinerja tidak baik.
Baca juga: Korupsi 14,5 Miliar Rupiah Bansos Covid 19, Mensos Juliari Jadi Tersangka
“Justru itu, yang disayangkan, seharusnya justru ASN yang terbaik yang dikirim ke Papua, bukan malah dinilai kinerjanya tidak baik,” kata Ace saat dihubungi, Rabu 14 Juli 2021.
Risma sebaiknya memberikan sanksi yang edukatif kepada bawahannya agar kinerja mereka membaik.
“Misalnya, tempatkan di daerah tingkat pengawasan terhadap kinerjanya dari masyarakat tinggi agar dia bekerja sesuai dengan target telah ditentukan,” tutupnya. (***)
Baca juga: Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos Pada Laman DTKS
