Berita parigi moutong, gemasulawesi– Minusnya realisasi pembangunan usulan warga, di dua triwulan awal hingga masuk triwulan ketiga tahun 2021, menjadi sorotan sejumlah Anggota Legislatif (Anleg) DPRD Parigi Moutong.
“Kenapa realisasi anggaran sampai Juni 2021 ini sangat minus,” ungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra, Arifin Dg Palalo, saat sidang Paripurna di DPRD Parigi Moutong, Senin 14 Juni 2021.
Hingga kini, usulan warga lewat DPRD di sejumlah perangkat daerah Pemda Parigi Moutong nyaris belum tersalurkan atau menyentuh warga.
Sehingga, pihaknya meminta kepada kepala daerah menyampaikan ke bawahannya, segera memperhatikannya. Sebab, tidak ada penjelasan pasti dari kepala perangkat daerah, ketika pihaknya mengkomunikasikan persoalan itu.
Baca juga: Lagi, Realisasi Dana BOS Parimo Lambat Lapor
“Kami barusan juga ke kampung-kampung bersilaturahmi dengan warga. Apa diusulkan warga belum ada jawaban,” sebutnya.
Ia khawatir, usulan warga itu tidak dapat terealisasi seperti kejadian 2020 silam. Apalagi, sebentar lagi KUA PPAS perubahan akan segera dibahas.
“Sekarang usulan kami, satu pun belum ada. Termasuk pembangunan MCK, drainase. Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah desa. Dan mereka mempertanyakan kepada kami. Dimana usulan mereka sudah masuk di Musrenbang, tapi hari ini belum ada terealisasi. Jangan kami dianggap pendusta,” tuturnya.
Senada dengan itu, Sukiman Tahir Anleg DPRD Parimo menambahkan, tidak ada kejelasan selama ini. Sebab saat melakukan konsultasi, perangkat daerah hanya menyebut banyak permasalahan.
Ia menilai, persoalan minusnya realisasi anggaran dan pembangunan usulan warga harus dibahas secara terbuka. Apalagi, aspirasi warga memang menjadi tugas pihaknya untuk menyalurkannya di DPRD.
“Saya berpikir kita saling terbuka, antara DPRD dan perangkat daerah agar komunikasi lebih lancar,” ujarnya.
Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai mengatakan, pihaknya telah menanyakan persoalan realisasi pembangunan usulan warga kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Terjadi keterlambatan realisasi anggaran dan pembangunan, karena adanya berbagai perubahan terkait sistem keuangan. Apalagi dengan adanya pemotongan anggaran, terdapat kesulitan saat penyesuaian di DPA.
“Perubahan dari aplikasi Simda ke SIPD itu, masih sulit untuk menyesuaikan. Sehingga dari keuangan kemarin saya tanyakan, mereka sudah berupaya,” tutupnya.
Baca juga: DPRD Soroti Minimnya PAD Parigi Moutong
Laporan: Novita Ramadhani
