Gemasulawesi– Pemerintah ganti Badan Standar Nasional Pendidikan dengan DPSNP atau Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan. Namun, perlunya ada penyerapan aspirasi dari semua kepentingan.
“Kebijakan penjaminan mutu, standar, perlu memperhatikan konteks ekosistem pendidikan, ini luar biasa pentingnya. Karena itu, penyusunan standar perlu memanfaatkan aspirasi semua kepentingan, untuk itulah ingin membentuk Dewan Pakar Standar Pendidikan Nasional,” ungkap Mendikbud Nadiem dalam rapat kerja Komisi X di Kompleks Parlemen, Rabu 8 September 2021.
Nadiem menjelaskan, fungsi penyusunan standar berada di Kemendikbud Ristek, fungsi penyelenggara berada di pemerintah daerah hingga masyarakat, dan fungsi evaluasi berada di badan akreditasi.
Baca juga: Satgas Covid 19 Tinjau Kesiapan Sekolah Jelang Pelaksanaan Ujian
“Fungsi penyusunan standar ini dijalankan Kemendikbud Ristek. Fungsi penyelenggaraan pendidikan ini dilaksanakan pemerintah daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi, ini adalah pihak yang terpisah. Dan untuk fungsi evaluasi, ada yang namanya Badan Akreditasi Nasional dan lembaga akreditasi mandiri,” paparnya.
Menurut dia, hal itu merupakan institusi untuk memastikan berdasarkan standar itu, kualitas dan mutu di masing-masing sekolah telah tercapai atau tidak.
Dia pun berpendapat, poin pertama untuk mendorong peningkatan mutu sistem penjaminan mutu itu harus menjaga dua prinsip.
Prinsip pertama adalah independensi antara fungsi di dalam sistem itu sendiri. Kedua adalah partisipasi publik. “Prinsip pertama, independensi tadi, ini memerlukan pemisahan antara tiga fungsi lainnya,” kata dia.
Tiga fungsi yang dijabarkan Nadiem adalah penyusunan standar dan siapa yang membuat standar; penyelenggaraan pendidikan, evaluasi dan bagaimana pencapaiannya.
Nadiem sebut, jika tiga fungsi ini dilakukan satu pihak saja, maka proses dan hasilnya tidak objektif.
Maka, tiga fungsi ini yang harusnya ada pembagian dan alokasi dari tiga pihak yang berbeda.
Kemdikbudristek akan menyesuaikan tugas dan fungsi Badan Standar Nasional Pendidikan menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan
“Gunanya memastikan keberlanjutan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan terkait standar nasional pendidikan,” tutur Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto, Selasa 31 Agustus 2021. (***)
Baca juga: Puluhan PAUD di Parimo Penuhi Standar Layanan Cegah Stunting
Baca juga:
