Gemasulawesi– Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyita 3 ribu meter kayu log diatas Kapal Tongkang, sebagai upaya penegakan legalitas.
“Dinas ingin memastikan legalias ditegakan dari kawasan hutan Kalteng,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Sri Suwanto, saat mendampingi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi penyitaan, Senin 6 September 2021.
Menurut dia, sikap tegas dilakukan dinas dipimpinnya berlatar upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menertibkan semua kayu ke luar dari wilayahnya.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Penyitaan Aset Obligor BLBI Akan Sulit
Dia menyebut, pihaknya sita kayu di atas kapal tongkang di Desa Beringan, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya.
Kayu-kayu itu telah dipastikan berasal dari Hutan Tanaman Industri. Namun, petugas menolak melepaskannya begitu saja.
“Secara surat keputusan (SK) kayu-kayu itu sah, tetapi bukan berati dalam perjalanannya legal semua. Ada beberapa hal yang nantinya kami lanjutkan ke pemeriksaan,” ujarnya.
Dia mengatakan, kayu disita memang ada beberapa batang tidak sesuai dengan barcode tertera disana. Contohnya, ditulis 1,3 m3 ternyata setelah dicek ada yang 2 m3.
“Jadi kami di lapangan mau melakukan cek dan menuntaskan berapa dan apakah ada denda admistratifnya,” ujarnya.
Saat inspeksi dilakukan, kayu-kayu masih berada di kapal tongkang dan sebagian di daratan. Seluruhnya telah diberi garis batas garis polisi.
Sementara itu sejumlah petugas nampak melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap ribuan meter kubik kayu berada di daratan dan di atas kapal tongkang.
Angka deforestasi
Masifnya angka deforestasi masih menjadi permasalahan lingkungan yang sarat ditemukan.
“Angka Deforestasi Sebagai Alarm Memburuknya Hutan Indonesia”, dikutip data Forest Watch Indonesia dalam laporannya.
Rasio hutan di Kalimantan hanya memenuhi 47 persen dari total daratan per 2017.
Angka deforestasi yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2000, tutupan hutan alam di Kalimantan mencapai 33,2 juta hektar.
Kemudian turun menjadi 28,3 juta hektar tahun 2009, 26,8 juta hektar pada 2013 dan 24,8 juta hektar pada 2017.
Salah satu faktor dari penurunan luas tutupan hutan adalah masifnya jumlah konsesi yang memanfaatkan kawasan hutan dan lahan.
FWI mencatat hingga 2017 terdapat 32 juta hektar hutan alam yang sudah dibebani izin berusaha.
Khusus untuk Kalimantan, besaran paling luas yakni 12,8 juta hektar hutan yang dilepas untuk izin usaha.
Angka itu terdiri dari 5,2 juta hektar untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), 756 ribu untuk Hak Tanaman Industri (HTI), 642 ribu untuk perkebunan kelapa sawit dan 1,5 juta untuk tambang.
Juga ada 4,6 juta lahan hutan yang masih tumpang tindih antara izin untuk HPH, HTI, perkebunan kepala sawit dan tambang. Data ini belum termasuk area yang dikuasai perhutani. (***)
