Bantuan Tunai UMKM Tahap Dua 2021 Dicairkan Bertahap

<p>Foto: Illustrasi bantuan tunai UKM.</p>
Foto: Illustrasi bantuan tunai UKM.

Berita nasional, gemasulawesi– Bantuan tunai UMKM 2021 tahap dua 2021 dicairkan bertahap, saat pemberlakuan PPKM.

“Itu untuk merespons kebijakan pemerintah saat pemberlakuan PPKM darurat, ditengah banyak merugi,” Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, melalui siaran pers, Jumat 23 Juli 2021.

Rencana penyaluran bantuan tunai UMKM tahap dua akan dibagi dalam tiga tahap. Yakni sampai akhir Juli 2021 sebanyak 1,5 juta pelaku usaha mikro. Agustus sebanyak 1 juta pelaku usaha mikro dan September 500.000 pelaku usaha mikro.

Baca juga: Terima BLT UMKM, Ini Cara Cek di Eform BRI Tahap 3

Anggaran bantuan tunai UMKM 2021 tercatat sebesar Rp 11,76 triliun untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan nilai bantuan.

Bantuan tunai UMKM 2021 senilai masing-masing Rp 1,2 Juta. Saat ini telah dituangkan ke dalam DIPA dan telah direalisasikan 100 persen.

“Sementara anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk 3 juta pelaku usaha mikro dengan nilai bantuan sebesar masing-masing Rp 1,2 Juta telah diusulkan alokasinya Menteri Koperasi dan UKM kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: 41/M.KUKM/V/2021,” katanya.

Saat ini juga telah diterbitkan surat DJA (KemKeu) No. S-451/AG/AG.3/2021 tentang Pengesahan Revisi Anggaran pada KemKUKM TA 2021 (Revisi ke-4) dan DIPA telah selesai dan diterbitkan.

Tujuan pemberian BPUM kepada pelaku usaha mikro yakni agar tetap dapat menjalankan usahanya di tengah pandemi Covid-19. Dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Beberapa syarat mendapatkan BPUM yakni, pelaku usaha mikro tidak sedang menjadi nasabah kredit usaha rakyat (KUR), dan harus terlebih dahulu diusulkan dinas kabupaten/kota melalui provinsi.

Baca juga: Disperindag: Penting, Sertifikasi Halal Produk UMKM di Parimo

Penyaluran bantuan melalui bank

Pelaku usaha juga harus memiliki usaha mikro dibuktikan dengan NIB/surat keterangan usaha dari kepala desa/lurah. Nantinya penyaluran dana BPUM akan disalurkan melalui beberapa bank, yaitu BNI, BRI, dan BPD.

sebelumnya, Kemenkop UKM mengumumkan soal realisasi anggaran dan jadwal transfer BPUM atau BLT UMKM tahap 1, 2 dan 3 di tahun 2021 ini.

Seperti diketahui, BLT UMKM merupakan program bantuan kepada UMKM terimbas pandemi covid-19. Harapannya dengan adanya tambahan modal, bisa terus bertahan.

Di tahun 2021, besaran BLT UMKM hanya Rp 1,2 juta per pelaku usaha mikro.

Jumlah itu lebih kecil dibandingkan BLT UMKM di 2020 yang mencapai Rp 2,4 juta. (***)

Baca juga: Digitalisasi, Cara UMKM Bertahan di Masa Pandemi

...

Artikel Terkait

wave

Baru 17 Juta Orang Penerima Vaksin Covid19 Secara Lengkap di Indonesia

Berdasarkan data Kemenkes, hingga saat ini penerima vaksin covid19 secara lengkap di Indonesia baru mencapai 17 juta orang.

Kementan: Jangan Khawatir, Stok Pangan Mencukupi

Kementan menyebut stok pangan mencukupi dan meminta masyarakat Indonesia agar tidak khawatir, akhir Desember, cadangan 10 juta ton beras.

Cegah PHK, Pemerintah Keluarkan Kebijakan Bantuan Subsidi Upah

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah pekerja 2021, diharapkan dapat mencegah PHK akibat dari pandemi covid-19.

ADB Dukung Perekonomian Berbasis Energi Hijau Indonesia

Asian Development Bank atau ADB dukung pengembangan perekonomian berbasis energi hijau Indonesia, untuk pembangkit energi bersih.

Inggris Buat Aturan Perdagangan Baru dengan Indonesia

Inggris meluncurkan aturan perdagangan baru untuk Indonesia. Gunanya mengangkat jutaan orang di seluruh dunia keluar dari kemiskinan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;