Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar evaluasi program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Parigi Moutong melalui audit kasus stunting.
Hal itu diungkapkan Kepala BKKBN Sulteng Tenny Calvenny Soriton pada kegiatan evaluasi penanganan kasus stunting di Parigi, Kamis 20 Oktober 2022.
“Audit stunting bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab pada kelompok sasaran untuk mencegah dan perbaikan tata laksana penanganan,” ucap Tenny Calvenny Soriton.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil audit yang dilakukan dinasnya di dua kecamatan, yakni kecamatan Tomini dan Tinombo, beberapa faktor yang mempengaruhi Stunting, antara lain pernikahan dini, kesulitan mengakses fasilitas kesehatan khususnya warga yang tinggal di daerah terpencil.
Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.
“Dinas kesehatan setempat perlu mmengoptimalkan pelayanan kesehatan di wilayah itu dengan pro aktif mengunjungi warga, melakukan pemeriksaan kesehatan dan memantau pola makan balita dan ibu hamil,” kata Tenny.
Ia menjelaskan terkait stunting, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk BKKBN sebagai koordinator pelaksanaan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Baca: SAR Gabungan Temukan Jasad Korban Banjir di Polewali Mandar
Berdasarkan instruksi Presiden, BKKBN menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mengintervensi berbagai program percepatan penanganan kasus stunting.
“Sejauh ini kami telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota melalui program-program yang realistis,” kata Tenny.
Parigi Moutong konsisten mengambil langkah strategis untuk menekan menekan pertumbuhan prevalensi stunting.
Menurut data pemerintah daerah, prevalensi tengkes di kabupaten ini akan menjadi 29 persen pada tahun 2022, dan upaya sedang dilakukan untuk menguranginya menjadi 26 persen pada tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan aksi konvergensi.
“Intervensi kami adalah meningkatkan indeks pembangunan keluarga (iBangga) melalui indikator ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga,” pungkas Tenny. (Dn)
Baca: Dua Kabupaten di Sulawesi Tengah Diterjang Banjir
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
Editor: Muhammad Ikhsan
