BPBD Parimo Usul Bantuan Ribuan Rumah Terdampak Bencana

<p>Foto: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Parigi Moutong, Marselinus Artawan.</p>
Foto: Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Parigi Moutong, Marselinus Artawan.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– BPBD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, usul bantuan ribuan rumah terdampak bencana pasca tsunami 2018 ke pemerintah pusat.

“Sekitar 5500 rumah kami usulkan itu, tidak menerima bantuan tahap satu dan dua. Saat rehabilitasi bangunan dilakukan,” ungkap Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Parigi Moutong, Marselinus Artawan, di ruang kerjanya, Selasa 25 Mei 2021.

Ia mengatakan, usulan bantuan rumah terdampak bencana merupakan inisiatif BPBD Parigi Moutong.

Pasalnya, ada aspirasi dari pemerintah desa, agar rumah warga belum tersentuh bisa mendapatkan bantuan.

Salah satu alasan pemerintah desa baru mengusulkan data rumah terdampak bencana, karena warga beranggapan bantuan itu tidak akan direalisasikan. Pasca bantuan tahap satu dan dua selesai dilaksanakan.

“Kenyataannya bantuan pada tahap satu dan dua terealisasikan. Makanya, mereka mengusulkan kepada kami, jadi untuk menyahuti aspirasi itu diusulkan,” jelasnya.

Menurutnya, kategori rumah yang diusulkan dalam data 5500 unit itu, tidak lagi memuat rumah dengan kondisi rusak berat. Sebab, kategori itu dianggap telah tuntas pada realisasi tahap satu dan dua.

Sehingga, kategori yang diusulkan tahun 2021 itu hanya menangani rumah dengan kondisi rusak sedang, dan ringan saja.

“Untuk keseluruhan kategori yang diusulkan pada tahap satu terealisasi kurang lebih sebanyak 2000 unit. Tahap dua, sebanyak 400 unit lebih,” sebutnya.

Ia mengaku, jika melihat daerah lain yang juga terdampak bencana Tsunami 2018 kemarin, bantuan hanya direalisasikan hingga tahap kedua saja.

Baca juga: Lagi, Realisasi Dana BOS Parimo Lambat Lapor

Tetapi, pihaknya tetap optimis agar pemerintah pusat dapat merealisasikan usulan untuk tahap ketiga, dan proses yang telah dilakukannya hingga kini, adalah melakukan verifikasi dan validasi rumah warga sebagai calon penerima bantuan.

“Kendala yang kami sering hadapi, saat validasi adalah, warga kadang komplain, kenapa yang mereka ajukan rusak sedang, tapi bantuan diterima rusak ringan. Padahal itu kondisi yang sebenarnya,” tuturnya.

Meskipun belum ada kepastian terkait kuota yang akan diterima, pihaknya berharap masyarakat bersabar dengan upaya pihaknya.

“5500 unit rumah yang kami usulkan, lokasinya mulai dari wilayah Sausu hingga Kasimbar,” tutupnya.

Baca juga: Anggaran Corona Parigi Moutong, DPRD: Mana Realisasinya

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Tangkap Warga Pembawa Ratusan Liter Miras Oplosan di Sigi

Aparat kepolisian tangkap dua warga pembawa Miras oplosan di Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, ditangkap di Jalan Poros Palu-Palolo, Sidera.

Warga Palasa Lambori Tanyakan Penanganan Aduan BLT 2020

Puluhan warga Palasa tanyakan penanganan aduan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2020 tahap tiga, di Desa Palasa Lambori, Parigi Moutong

Gempa Magnitudo 2,9 Guncang Kota Palu Siang Ini, Warga Panik

Warga Panik akibat gempa magnitudo 2,9 guncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa siang 25 Maret 2021, BMKG Klas II Himbau tetap tenang

Kasus AIDS di Parigi Moutong Meningkat, Ampibabo Terbanyak

Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat kasus HIV/AIDS di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, semakin meningkat, Kecamatan Ampibabo terbanyak.

Dimusnahkan, 699 Gram Sabu dari Empat Kasus Narkoba di Sulteng

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulteng musnahkan barang bukti berupa sabu sekitar 699 gram, hasil dari empat kasus Narkoba

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;