Bulog Hanya Miliki Kewenangan Mengawasi Ketersediaan Beras

<p>Ket Foto: Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. (Foto/Istimewa)</p>
Ket Foto: Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. (Foto/Istimewa)

Nasional, gemasulawesi.com – Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso meyakinkan kewenangannya hanya mengawasi ketersediaan bahan pokok yakni beras. Sedangkan untuk stabilitas harga bahan pangan lainnya menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional. Status Bulog untuk kasus pangan hanya sebagai operator saja.
“Jadi regulatornya BPN dan salah satu operatornya Bulog yang sifatnya hanya mengawasi ketersediaan bapok beras,” kata Budi di Jakarta, Jumat, 11 Maret 2022.

Baca: Bulog Telah Selesaikan Distribusi Bantuan Beras PKH

Dia menyebutkan sesuai dengan Keppres 8 Tahun 2016, perihal Perum Bulog, tugas mutlaknya hanya padi, jagung dan kedelai atau pajale). Sementara minyak goreng bukan menjadi tanggungjawabnya.
Namun, beda soal jika pemerintah memberi tambahan penugasan kepada Bulog dalam menangani kelangkaan. Sebagai mana sepanjang ini Bulog meraih penugasan tentang daging.
“Kalau minyak goreng clear bahwa Bulog tidak ada tanggung jawabnya. Bulog itu penugasan, tidak ada kewenangan bulog untuk konsisten otomatis mendatangkan,” tegasnya.

Baca: Perum Bulog Jawa Timur Salurkan Bantuan Beras ke Ribuan KPM

Terkait kelangkaan minyak goreng pas ini tengah ditangani Menteri Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan Mabes Polri. Sebab berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri seharusnya stok minyak goreng bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun yang berjalan jadi sebaliknya, berjalan kelangkaan dimana-mana.
“Sampai hari ini kok kosong gitu, pasti ada masalah dong. Yang bisa memperlihatkan ini dari pihak penegakan hukum, bukan bulog” katanya.
Dia meyakinkan Mabes Polri dapat langsung mengusut dan menyelesaikannya dengan cepat. Sehingga ketika bulan Ramadan tiba, ketersediaan minyak goreng bisa normal.
“Mereka telah di dukung oleh peralatan teknologi dan itu mudah. Mudah-mudahan sebelum puasa ini minyak goreng telah normal. Kebutuhan konsumsi masyarakat bisa terpenuhi,” tutupnya. (*)

Baca: BPN Disebut Jadi Harapan Urai Sengkarut Pangan di Indonesia

...

Artikel Terkait

wave

Mendag Lutfi Temukan Harga Jual Migor Masih Tinggi di Banda Aceh

Mendag Lutfi menemukan fakta harga migor di Banda Aceh masih dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Kemendag Akan Jalin Kerjasama Dengan APH, Tindak Penimbun Migor

Kemendag akan menjalin Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas pelaku penimbunan minyak goreng (migor).

Stok Migor di Sumatera Barat Surplus 3,1 Juta Liter

Stok minyak goreng (migor) yang terdistribusi ke Sumatera barat Surplus hingga 3,1 juta liter dari kebutuhan.

Mendag Lutfi, Tingkatkan Intensitas Koordinasi Dengan Pemda

Mendag Lutfi, meningkatkan intensitas koordinasi dengan seluruh Pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia jelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Sulawesi Tengah Jalin Kerja Sama Perniagaan Dengan Jawa Timur

Tingkatkan konektivitas antar daerah Sulawesi Tengah dan Jawa Timur menjalin kerja sama perniagaan melalui program misi dagang dan investasi.

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;