Berita nasional, gemasulawesi– BUMN mendapatkan penyertaan modal negara senilai Rp33,9 triliun untuk tahun 2021 dan Rp72,449 triliun diusulkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
“Komisi VI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan itu senilai Rp33,9 triliun untuk penanganan covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat membaca kesimpulan rapat, Rabu 14 Juli 2021.
Komisi VI DPR mendesak Kementerian BUMN mengalokasikan tambahan penyertaan modal negara 2021 kepada BUMN farmasi dan Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin, dan obat-obatan pada pandemi covid-19.
Baca juga: Imbas Pupuk Langka, Petani Tolai Sewakan Sawah
Pihaknya menekankan pelaksanaan penyertaan modal negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR.
“Hal-hal yang belum terakomodir dalam kesimpulan yang disampaikan, dari kawan-kawan Komisi VI dalam pendalaman kemarin akan kami jadikan dalam pendalaman, evaluasi, maupun laporan-laporan yang secara beskala di Komisi VI ini,” tuturnya.
Untuk penyertaan modal negara 2022, pembahasan masih akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan tahun anggaran 2022 pada Agustus mendatang.
“Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada masa sidang setelah nota keuangan tahun anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI pada rapat paripurna,” tuturnya.
Baca juga: Vaksin Individu Berbayar, DPR Ingatkan Dua Catatan Penting
Sejumlah anggota Komisi VI memberikan catatan pada persetujuan penyertaan modal negara itu. Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Nusron Wahid mempertanyakan pemberian PMN 2022 kepada Perum Damri sebesar Rp250 miliar.
Pihaknya meminta agar penugasan itu dilakukan pada daerah perbatasan yang transportasinya belum masif sehingga tidak bersinggungan dengan sektor swasta.
“Dalam proposal disusun oleh Damri hanya untuk pengadaan dan peremajaan daripada angkutan di kota besar, itu sebetulnya conflict dan crowding out dengan Organda, karena itu kami minta penugasan di daerah perbatasan di mana transportasi belum masif,” katanya.
Baca juga: Edaran PPKM Parigi Moutong, Jam Operasional Pelaku Usaha Dibatasi
Fraksi PKS tolak tambah PMN 2021
Sementara, Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina menegaskan PKS menolak pemberian tambahan PMN 2021 berasal dari dana PEN dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
PKS menilai dana itu hendaknya dialokasikan untuk penanganan dampak Covid-19 belum jelas kapan berakhir, ketimbang menyuntik BUMN. (***)
Baca juga: Gubernur Sulteng Positif Covid-19, Pemerintahan Berjalan Virtual
