Berita parigi moutong, gemasulawesi– Selama pandemi covid-19, Bupati Parigi Moutong Sulawesi Tengah (Sulteng) menghimbau pegawai honorer pada setiap instansi tidak dirumahkan.
Hal itu diungkapkan Sekretaris daerah (Sekda) Parigi Moutong, H Ardi Kadir, SE., MM, di kediamannya, Kamis 28 Mei 2020.
“Mereka masih sangat dibutuhkan. Apalagi banyak pegawai honorer yang memiliki keahlian khusus,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, banyak diantara mereka yang memegang peranan penting di instansi atau OPD di Parigi Moutong Sulawesi Tengah.
Terkait penganggaran honornya kata dia, masih ada solusi untuk bisa memenuhi itu. Beberapa pos APBD bisa digunakan menutupinya.
“Memang, pandemi covid-19 itu sangat berpengaruh pada jalannya kegiatan pemerintahan. Namun, masih bisa dicarikan solusi,” tuturnya.
Contohnya, pos anggaran tidak terduga pada APBD Parigi Moutong Sulteng bisa digunakan untuk membayarkan honor mereka. Atau pada pos anggaran di APBD-Perubahan nantinya.
Apalagi, jumlah pegawai honorer di Parigi Moutong mencapai ribuan orang. Sehingga, apabila dirumahkan, otomatis juga akan menjadi tanggungan Bansos terdampak pandemi covid-19.
“Lebih baik, mereka tetap bekerja membantu tiap instansi atau OPD tempatnya bernaung,” tegasnya.
APBD Tersedot Tangani Covid-19
Sebelumnya, diketahui Pemda Parigi Moutong Sulteng bersama DPRD akhirnya menyepakati anggaran penanganan pandemi virus corona di Kabupaten Parimo senilai Rp 26 miliar.
“Kegiatan yang tidak boleh dan penting harus dikeluarkan. Ini penting agar anggaran yang benar-benar dimanfaatkan dengan baik, untuk penanganan pandemi virus corona,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.
Logikanya saja kata dia, DAK saja dapat digeser dan digunakan untuk penanganan virus corona, apalagi hanya kegiatan seremonial belaka.
Ia menjelaskan, berdasarkan SKB dari Kemenkeu dan Kemendagri, pengorganisasian anggaran harus dilakukan. serta menyimak anggaran-anggaran yang bersifat seremonial.
Alokasi dana sebelumnya senilai Rp 23 miliar. Namun, setelah dilakukan pengkajian dan berbagai pertimbangan. Maka, keputusannya dinaikkan menjadi Rp 26 miliar anggaran pengaturan penanganan pandemi virus corona Parigi Moutong Sulteng.
APBD Parimo sebesar Rp 1,6 triliun kata dia, direlokasikan untuk penanganan virus corona senilai Rp 26 miliar. Jadi masih ada sisa sekitar Rp 80 miliar.
Ia melanjutkan, warga tidak perlu ragu. Karena, Parigi Moutong tetap melakukan jaring pengaman sosial untuk warga yang terdampak dengan wabah virus corona.
Selain memutuskan besaran anggaran penanganan virus corona, diputuskan pula pemangkasan kegiatan seremonial di lingkungan Pemda Parigi Moutong.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parigi Moutong Sulteng Yusrin mengungkapkan, dengan melihat pemotongan APBD ini akibat penanganan virus corona sangat mempengaruhi daerah. Sebab, karena transfer DAU hitungan rata-rata turun sekitar 10 persen.
APBD Parimo kata dia, sangat terdampak akibat virus corona. Sementara ini menunggu bagaimana hasilnya ke depan dari Kementrian Keuangan.
“Apakah Kemenkeu akan memotong 10 persen dari DAU. Sebab dana bagi hasil itu juga ikut terkurangi atau terpotong,” tutupnya.
Laporan: Muhammad Rafii
