Cegah PMK Sulawesi Tengah Stop Sementara Suplai Hewan dari Luar

<p>Ternak Sapi (Ilustrasi Gambar)</p>
Ternak Sapi (Ilustrasi Gambar)

Berita Kesehatan, gemasulawesi – Cegah wabah Penyakit Kaki dan Mulut (PMK), Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, menghentikan sementara suplai hewan dari luar daerah.

Hal itu diungkapkan Dandi Alfita, Kepala Bidang kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah, di Palu, Jumat 08 Juli 2022.

“Sejak pemeriksaan kami tidak ada sapi yang terjangkit PMK, kami berharap hal itu tidak terjadi. Untuk berjaga-jaga, kami menghentikan sementara suplai hewan ternak dari luar daerah,” ucap Kepala Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng Dandi Alfita di Palu, Jumat 08 Juli 2022.

Meski pasokan sapi dari luar daerah dihentikan, peternak Sulawesi Tengah masih bisa memasok sapinya ke berbagai daerah di Tanah Air.

Baca: Banjir Rendam Tiga Kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una

Ia mengatakan, Sulawesi Tengah merupakan salah satu sentra peternakan, sehingga kebijakan pemerintah membolehkan pasokan ke daerah lain untuk menjaga kesejahteraan peternak. Permintaan pasar cukup besar di luar daerah, yakni Kalimantan Timur.

Ia menambahkan, upaya preventif yang saat ini dilakukan Pemprov Sulawesi Tengah ditujukan untuk mencegah kemungkinan atau tanda-tanda penyebaran wabah sejak 07 Juli menyusul ditemukannya potensi PMK di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. katanya, untuk memasifkan penjualan hewan ternak antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah yang aman dari PMK.

“Penularan wabah ini sangat cepat. Setelah menemukan petunjuk atau potensi di Sulawesi Selatan, untuk sementara kita hentikan suplainya karena Sulawesi Selatan merupakan salah satu pemasok ternak sapi untuk Sulawesi Tengah,” kata Dandi.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan penyemprotan disinfektan di lebih dari 100 kandang sapi di kawasan itu untuk mensterilkan sapi dari ancaman penyakit mulut dan kuku. Vaksinasi juga dilakukan dengan bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian (Barantan) Kelas II Palu untuk memastikan tidak ada penularan PMK di Sulawesi Tengah.

Ia mengatakan, bersama Barantan, kita pastikan sampai saat ini belum ada wabah penyakit mulut dan kuku dan fokus pengawasan kita pada sapi, kerbau, kambing dan babi. (*/Ikh)

Baca: Siapa Tetsuya Yamagami Pelaku Penembakan Mantan PM Jepang?

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Jelang Tahun Ajaran Baru, BPBD Makassar Desinfeksi Puluhan Sekolah

Jelang tahun ajaran baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, melakukan desinfeksi puluhan sekolah di Kota

Pemkot Makassar Targetkan Vaksinasi Dosis Ketiga 50 Persen Akhir Juli

Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, targetkan cakupan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga

Cegah Wabah PMK, Pemrov Sulawesi Barat Bentuk Tim Satgas

Cegah wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan di daerah itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, bentuk tim satuan tugas

Turunkan Stunting, Wali Kota Palu Paparkan Paket Stimulus Stunting

Turunkan stunting, Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, paparkan program percepatan penurunan stunting dengan paket stimulus

Cakupan Vaksinasi Booster di Kendari Mencapai 43.361 Jiwa

Cakupan vaksinasi booster atau dosis ketiga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara di daerah tersebut sudah mencapai 43.361

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;