Parigi moutong, gemasulawesi.com– Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) usulkan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW ke DPRD.
Demikian diungkapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong, I Wayan Sukadana di ruang kerjanya, Selasa 18 Februari 2020.
“Demi mendukung revisi Perda RTRW Parigi Moutong, kami tengah melakukan beberapa tahapan. Diantaranya, melakukan penambahan serta perbaikan fasilitas di Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ungkapnya.
Sebelumnya, RTH dan RTRW tidak memiliki keterkaitan. Antara RTH dan RTRW kata dia, masing-masing berjalan sendiri. Seiring waktu, RTH sudah masuk dalam RTRW.
Kemudian, pihaknya melakukan pengembangan terhadap RTH sambil menunggu pelaksanaan revisi RTRW di DPRD. Disamping itu, juga tengah menunggu Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam perancangan RTRW.
Sebelumnya, Bidang Tata Ruang yang dipimpinnya itu mendapat bantuan dalam penyusunan Raperda beserta kajiannya dari pihak Kementerian ATR hingga menjadi Perda.
“Namun, untuk melakukan revisi terhadap Perda RTRW harus didukung dengan adanya persetujuan substansi,” jelasnya.
Menurutnya, jika persetujuan substansi telah diberikan Kementerian ATR, pihaknya sudah dapat menghubungkan dengan persiapan pelaksanaan revisi Perda RTRW.
“Sebelumnya terkait revisi Perda RTRW sudah dibahas di DPRD. Bahkan sudah diagendakan. Tinggal menunggu Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR. Semoga dipercepat prosesnya,” terangnya.
Ia melanjutkan, terkait pengawasan tata ruang yang dilaksanakan, DPUPRP membentuk tim yang bertugas sesuai jadwal tiga kali dalam sebulan.
Batas-batas wilayah kerja tim pengawasan itu juga telah dibagi menjadi tiga zona. Wilayah pertama, dari Kecamatan Sausu hingga Parigi Utara. Wilayah dua dari Kecamatan Parigi Utara sampai di Tomini. Terakhir, Kecamatan Tomini hingga Moutong.
Selain itu, dalam tim pengawasan tata ruang itu juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas jika sewaktu-waktu akan melakukan penertiban. Pasalnya, sejauh ini masih ada saja pelanggaran batas sempadan.
“Baik sempadan pantai, sungai atau jalan,” tandasnya.
Baca juga: Dinas Lingkungan Hidup Kembangkan Rumah Kompos Parigi Moutong
Laporan: Rhoy L
