DTPHP Parigi Moutong Menjamin Pupuk Bersubsidi Tersedia

<p>Ilustrasi By gemasulawesi.com</p>
Ilustrasi By gemasulawesi.com

Parigi Moutong – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Parigi moutong, Provinsi Sulawesi tengah menjamin stok pupuk bersubsidi akan tersedia dalam mendukung produksi petani.

Ia mengaku, pupuk subsidi selalu terpenuhi di Kabupaten Parigi Moutong, sesuai dengan alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Baca: PT. Petrokimia Gresik Promosi Sehari di Parigi Moutong

“Kebutuhan pupuk bersubsidi mencukupi di Parigi Moutong,” kata Farid, Kabid Sarana dan Prasarana DTPHP, Kabupaten Parigi Moutong, Senin, 21 Maret 2022.

Lanjut dia, pemerintah pusat telah mengalokasikan kurang lebih 8,3 Ton pupuk urea, jenis pupuk SP36 90 Ton, Jenis ZA 112 Ton, pupuk NPK 7 Ton lebih, NPK Formula khusus 250 Ton serta pupuk granule organic 1 ton.

Ia menjelaskan, distribusi pupuk saat ini sedang dalam proses sementara terkait kewenangan instansi terkait hanya sebatas pengawasan.

Baca: Pupuk NPK dalam Negeri Disebut Masih Dikuasai Produsen Swasta

“Terkait distribusi itu masuk dalam kewenangan pemerintah pusat, kami hanya mengawasi saja. Kebutuhan pupuk petani sejauh ini selalu dipernuhi pemerintah,” tuturnya.

Pupuk organic juga dapat digunakan petani selain pupuk subsidi yang diberikan pemerintah. Namun, saat ini bahan baku masih menjadi kendala petani setempat akibatnya pupuk bantuan pemerintah masih menjadi alternatif utama.

Baca: Kejagung Lidik Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia

Farid mengatakan, ketentuan klaster penerima pupuk bersubsidi, kelompok tani menerima maksimal untuk 2 hektar per orang berdasarkan regulasi.

“Dalam penjualan pupuk bersubsidi itu, ada HET yang telah ditetapkan pemerintah, khusus pupuk jenis urea Rp2.250/kg, SP36 Rp2.400/kg, pupuk ZA Rp1.700/kg, pupuk NPK Rp2.300/kg dan pupuk NPK formula khusus Rp3.300/kg dan pupuk organik granuel Rp800/kg” urainya.

Pengecer kata dia, wajib untuk menjual berdasarkan Het yang berlaku, tidak boleh melebihi dari itu.

Baca: IATC Mandalika 2022, Pembalap Asal Indonesia Podium

Ia menemukan, jumlah pupuk dialokasikan untuk memenuhi luas tanam padi 60.292 hektare lebih dan luas tanam jagung 14.575 hektare.

“Setiap tahun Parigi Moutong selalu mengalami surplus beras di angka 102.846 ton per tahun. Diupayakan produksi petani selalu meningkat,” pungkasnya. (dn)

...

Artikel Terkait

wave

Lomba Lintas Alam Milenial Sulawesi Tengah Resmi Dimulakan

Lomba lintas alam milenial pertanian tingkat Sulawesi Tengah resmi dimulakan. Kegiatan tersebut dilepas Kepala DTPH Sulteng Nelson Metubun.

BKN Telah Terbitkan Total 3.071 NIP PPPK dan CPNS di Sulawesi Tengah

Update per tanggal 18 Maret 2022 dari pihak BKN, 3.071 NIP CPNS dan PPPK di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah telah diterbitkan.

60 Ribu Warga Parigi Moutong Terdaftar DTKS Akan di Verivali

60 ribu warga Kabupaten Parigi moutong yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan di Verivali per 1 April hingga 30 Juli.

HUT ke-48, PPNI Parigi Moutong Gelar Sunatan dan Vaksinasi Massal

Peringati HUT ke-48, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Parigi Moutong, menggelar sunatan dan vaksinasi Massal.

Konsumsi Pangan Masyarakat Parigi Moutong Capai 56.702 Ton

Konsumsi pangan masyarakat Parigi Moutong capai 56.702 ton per tahun berdasarkan hitungan per kapita dari jumlah penduduk 440.015 jiwa.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;