Berita Parigi Moutong, gemsaulawesi.com – 60 ribu warga Kabupaten Parigi moutong yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan di verifikasi dan validasi (Verivali) per 1 April hingga 30 Juli.
Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad, Kamis, 17 Maret 2022 mengatakan, ribuan orang telah terdaftar dan lolos Verivali.
“Setelah Verivali DTKS Parigi Moutong, ada beberapa yang non aktif namun kita aktifkan kembali dan dimasukkan melalui pembiayaan JKN-PBI sumber dananya dari APBN,” tuturnya.
Baca: Wakil Rakyat Persoalkan DTKS di Parigi Moutong
Ia mengingatkan pemerintah desa, agar memperhatikan dan memberikan prioritas pada program-program pelayanan dasar.
area berkenaan layanan basic lewat dana desa itu ada, diantaranya program pemberdayaan berupa kebutuhan masyarakat terhitung bantuan langsung tunai (BLT) disektor kesehatan.
Pemdes membawa tanggung jawab terhadap masyarakat di wilayahnya, untuk jelas betul mana berhak diberikan jaminan sosial. Semisal terkandung warga tidak masuk dalam DTKS dimungkinkan tidak ada laporan andaikata itu terjadi terlampau disayangkan.
“Saya terhitung berharap, sehingga masyarakat proaktif menyampaikan kondisinya di pemdes bahwa mereka membutuhkan,” jelasnya.
Ia mengaku, bersama situasi ekonomi masyarakat terbilang fluktuatif, tidak serupa pas ekonomi mereka mengalami peningkatan tapi memasuki era pandemi terjadi penurunan dimines empat, maka secara tidak langsung dapat lahir masyarakat miskin baru.
Baca: HUT ke-48, PPNI Parigi Moutong Gelar Sunatan dan Vaksinasi Massal
Untuk itu, pihaknya lakukan verifikasi berdasarkan situasi pas ini. Kenapa, harus dijalankan validasi gara-gara dilihat sebagian tahun paling akhir tetap banyak warga mengunakan surat info tidak bisa (SKTM).
“Makanya validasi dijalankan secara betul-betul, gara-gara tahun kemarin menjadi pertanyaan buat saya, ditemukan siap yang menggunakan SKTM dan siapa yang bisa DTKS,” kata Zulfinasran.
Kata dia, andaikata dibebankan ke area dananya pun terbatas, ditambah menambahkan beban Jampersal yang tidak menjadi tanggung jawab APBN tapi APBD.
“Ketika masyarakat ini tidak didata dapat menjadi besar tanggungan daerah, operasi sesar mengabiskan dana Rp. 7 hingga Rp. 10 juta,” terangnya.
Ia berharap, harus ada bantuan disemua sektor baik pengiat kesehatan, LSM bantu masyarakat parimo untuk didorong langsung lakukan pelaporan ke pemdes setempat sehingga tidak terjadi persoalan dalam DTKS. (wn)
Baca: Verifikasi Validasi DTKS Parigi Moutong Dibawah 50 Persen
