Ekonomi Sulsel Berkilau: Tumbuh Lebih Cepat dari Rata-rata Nasional

Ekonomi Sulsel Berkilau: Tumbuh Lebih Cepat dari Rata-rata Nasional

Ekonomi, gemasulawesi – Meskipun baru memasuki triwulan 1, ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin berkilau bahkan bertumbuh lebih cepat daripada rata-rata nasional. 

“Wah, Sulawesi Selatan (Sulsel) memang pantas diacungi jempol!” ujar Amir Uskara, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI atas prestasi Sulsel yang konsisten menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro yang lebih baik dari rata-rata nasional.

Amir Uskara menyatakan bahwa pemerintah daerah telah berhasil dalam pengelolaan kegiatan fiskal, begitu pula dengan Bank Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan moneter dan sistem pembayaran.

Baca Juga : Pasca Penyesuaian Harga, Konsumsi Solar di Sulteng Naik

Oleh karenanya, ekonomi Sulawesi Selatan selalu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain, seperti yang ia sampaikan saat kegiatan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Begitupula kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dinilai berhasil merata di hampir seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, sama seperti pertumbuhan ekonomi makro.

Sehingga sektor perbankan tumbuh, MPL bisa ditekan, dan dana pihak ketiga cukup baik.

Baca Juga : Hujan atau Cerah? Intip Prakiraan Cuaca di Sulawesi Tengah Besok

Ternyata, masyarakat Sulawesi Selatan menggunakan lebih banyak dana untuk mengelola kepentingan usaha daripada dana yang mereka simpan.

Terkait industri jasa keuangan di provinsi tersebut, politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengakui bahwa masih ada kelemahan yang harus diatasi.

Amir berharap agar lembaga yang berwenang dapat meningkatkan peran serta kinerjanya dengan efektif, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban persoalan yang kompleks seperti investasi bodong dan pinjaman online (pinjol). Kedua masalah ini masih banyak terjadi karena minimnya literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat dalam memahami industri jasa keuangan.

“OJK memiliki tanggung jawab untuk memperluas jangkauan literasi keuangan ke seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, dan OJK telah memaksimalkan biaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait industri jasa keuangan, “ jelasnya.

Salah satu kabupaten dengan laju ekonomi tinggi adalah Kabupaten Bantaeng, seperti yang diungkapkan Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin di hadapan Komisi XI DPR RI.

Dirinya menjelaskan, Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng mengalami perlambatan sebesar 0,52% akibat dampak pandemi COVID-19.

Namun, berkat upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 meningkat menjadi 8,86%, yang merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi Bantaeng semakin meningkat pada tahun 2022 dengan mencapai 15,45%, yang membuatnya menjadi yang tertinggi di Sulsel serta menempati posisi ke-6 di Indonesia.

“Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, PDRB per kapita Kabupaten Bantaeng terus meningkat dari 45,68 juta rupiah per tahun pada tahun 2020 menjadi 50,95 juta rupiah per tahun pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 61,00 juta rupiah per tahun pada tahun 2022,” jelasnya. (*/YN) 

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Sarat Nilai Etnis, Desainer Eropa Tergila-gila Tenun Luwu

Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Hingga akhir pekan kerajinan tangan khas Sulsel laris manis di INACRAFT 2023, bahkan Tenun Luwu Raya sampai digilai desainer Eropa dan diborong habis. Ahmadi Akil, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkapkan bahwa saat ini produk-produk kreatif dari daerah seperti kain etnik, anyaman serat alam, anyaman bambu, dan fashion telah menjadi […]

Lantik Perangkat Desa, Wabup Parigi Moutong: Jangan Main-Main dengan Dana Desa

Parigi Moutong, gemasulawesi – Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai mengukuhkan 102 perangkat desa dari 9 Desa di Kecamatan Toribulu, Jumat 03 Maret 2023, Wabup juga mengingatkan agar perangkat desa tidak main main dengan dana desa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Parigi Moutong mengajukan sebuah tantangan untuk perangkat desa agar selalu mempertahankan kerjasama yang harmonis dengan […]

Tiga Pesan Esensial dari Sekjen Kemenhukham untuk Petugas Lapas Regional Timur

Makassar, gemasulawesi – Dalam perjalanan kunjungannya ke Sulawesi Tenggara, Kamis 2 Maret 2023, Sekjen Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, menggelorakan semangat para petugas Lapas Regional Timur untuk memberikan kontribusi yang luar biasa dalam menjalankan tugas mulia mereka. Kepala Kantor Wilayah Kemenhukham Sulawesi Tengah Budi Argap Situngkir tak absen hadir dalam Rapat Koordinasi Peranan Kanwil Kementerian […]

BPS Sulteng Rilis Data Indeks Harga Konsumen Bulan Februari 2023, Palu dan Luwuk Jadi Patokan

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah akhirnya merilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk bulan Februari 2023. Data tersebut berdasarkan hasil survey dari 2 kota, yakni Kota Palu dan Luwuk, yang digunakan sebagai patokan untuk mewakili kota yang ada di Sulawesi Tengah. Kepala BPS Sulawesi Tengah, Simon Sapary, mengungkapkan bahwa data […]

Kota Palu Tidak Menerima Piala Adipura, Wali Kota Palu: Pengelolaan Sampah Belum Optimal

Palu, gemasulawesi – Kota Palu tidak menerima piala Adipura untuk penilaian tahun 2022 yang diungkapkan oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, beberapa waktu yang lalu. Menurut Hadianto Rasyid, alasan Kota Palu tidak menerima piala Adipura karena pengelolaan sampah belum berjalan optimal. “Tempat pembuangan sampah akhir di TPA Kawatuna belum selesai sewaktu dilakukan penilaian, padahal itu […]

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;