Gubernur Ingin Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Miliki IUP Tambang

<p>Foto: Gubernur Sulawesi Tengah.</p>
Foto: Gubernur Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Gubernur menyebut adanya keinginan pemberian kesempatan kepada perusahaan daerah Sulawesi Tengah memiliki IUP tambang.

“Kita harus berikan kesempatan. Masa kita tidak ada Perusda memiliki IUP,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura, di Kota Palu, Senin 12 Juli 2021.

Ia menyebut, banyak potensi lahan usaha bisa dijalankan perusahaan daerah Sulawesi Tengah. Seperti tambang, pertanian dan usaha lainnya. 

Baca juga: Banjir Sienjo-Sibalagu Parigi Moutong, 104 Kepala Keluarga Terisolir

Ia menyebut, Holding perusahaan daerah Sulawesi Tengah kedepan akan bergerak pada bidang Tambang Nikel, Tambang Emas, Tambang  Migas, Tambang Batu Bara, Agro, Perikanan dan Kelautan, Tambak Udang dan Jasa. 

Pemprov mendukung dari sisi perizinan dan manfaatkan Perbankan untuk pinjaman modal.

“Kedepan harapannya bisa berkalaborasi dengan Perusda di kabupaten dan kota untuk memaksimalkan potensi daerah,” sebutnya.

Sehingga, ada keuntungan diberikan perusahaan daerah Sulawesi Tengah pada APBD untuk dipakai pemerintah mensejahterakan masyarakat melalui program-program pemerintah.

Intinya, perusahaan daerah Sulawesi Tengah dan daerah lainnya harus dikelola orang-orang profesional, memiliki jiwa entrepeneurship dan manajerial mumpuni.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura juga menyampaikan akan turut memberikan peran membangun daerah kepada Perusda.

“Kedepan akan membuat Sulawesi Tengah In Corporated,” tuturnya.

Gubernur Ingin Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Miliki IUP Tambang
Foto: Illustrasi sumbangsih Perusda untuk kesejahteran daerah.

Gubernur minta tambahan DBH Sulawesi Tengah

Sebelumnya terkait daerah tambang, Gubernur meminta kepada pemerintah pusat tambahan Dana Bagi Hasil atau DBH Sulawesi Tengah.

“Kami pantas meminta tambahan karena Sulawesi Tengah merupakan daerah tambang,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Kemenkeu RI Irfan Amri, bersama jajajan Kementerian Keuangan.

Apalagi ada laporan Nilai Pajak Kanwil Manado, 44% dari 4 T berasal dari Sulawesi Tengah.

APBD sangat rendah, ia mengharap Kementrian Keuangan dapat meningkatkan DBH Sulawesi Tengah.

Baca juga: Rusdi Mastura Janji Sejahterakan Warga Sulteng

“Bagaimana kami membangun daerah ini kalau APBD kami sangat kecil,” tuturnya.

Ia menyampaikan daerah ini sangat kaya, tetapi masyarakat banyak miskin mencapai angka sekitar 13 persen. Sehingga wajar meminta peningkatan DBH Sulawesi Tengah.

Selain meminta peningkatan DBH Sulawesi Tengah, rencananya akan menghadap Menteri Keuangan agar fiskal juga dapat ditingkatkan.

Baca juga: Gubernur Siapkan Jalur Perdagangan Sulawesi Tengah-Kalimantan

Laporan: Rafiq/Biro Adm. Pimpinan 

...

Artikel Terkait

wave

Pengukuhan P4GN Parigi Moutong Berlanjut ke Tingkat Kecamatan

Kesbangpol menyebut pengukuhan P4GN Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, akan berlanjut ke tingkat kecamatan, tindak lanjut Permendagri.

RAPBD 2022, KUA PPAS Parigi Moutong Segera Diajukan

RAPBD 2022 segera dilaksanakan. Pemda menjadwalkan pengajuan KUA PPAS Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pekan ke tiga Juli.

Gubernur Beri Peran Bangun Daerah ke Perusda Sulawesi Tengah

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menyampaikan akan turut memberikan peran membangun daerah kepada Perusda Sulawesi Tengah.

Normalisasi Sungai Parigi Moutong Opsi Penting Atasi Banjir

Dari kejadian banjir di Toribulu dan wilayah lainnya, sehingga BPBD menganggap normalisasi sungai Parigi Moutong penting atasi banjir.

BPBD Segera Atasi Dampak Banjir Sienjo-Sibalagu Parigi Moutong

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera mengatasi dampak banjir Sienjo-Sibalagu Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;