Gubernur Sulawesi Tengah Harap Perusda dapat Tingkatkan Fiskal Daerah

<p>Foto: Gubernur Sulawesi Tengah Harap Perusda dapat Tingkatkan Fiskal Daerah.</p>
Foto: Gubernur Sulawesi Tengah Harap Perusda dapat Tingkatkan Fiskal Daerah.

Gemasulawesi– Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura berharap Perusahaan Daerah (Perusda) PT Pembangunan Sulawesi Tengah dapat meningkatkan fiskal daerah melalui pengelolaan potensi di wilayah setempat.

 “Saya yakin dan percaya, direksi dan komisaris pasti bisa membesarkan Perusda ini menjadi perusahaan besar dalam waktu tiga tahun kedepan,” ungkap Rusdy Mastura saat mengukuhkan Plt. Direktur Utama, Direktur, Plt. Komisaris Utama dan Para Komisaris, Perusda PT Pembangunan Sulawesi Tengah, Rabu 15 September 2021.

Dia menyebutkan, Sulawesi Tengah memiliki banyak potensi yang dapat dikelola Perusda. Diantaranya, tujuh jenis tambang, potensi pertanian, perikanan dan kelautan.

Baca juga: Gubernur Beri Peran Bangun Daerah ke Perusda Sulawesi Tengah

Olehnya, Gubernur meminta, Perusda dapat memberikan dukungan dengan pengelolaan potensi daerah untuk peningkatan fiskal Sulawesi Tengah itu. Sehingga, dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan Sulawesi Tengah.

“Saya mengenal Pak Leomirnandi D. Karamoy adalah seorang prefesional bisnis. Saya datang kepada beliau meminta untuk membantu Sulawesi Tengah untuk membesarkan Perusda,” ucapnya.

Menurut dia, untuk memajukan daerah ini harus ada loncatan-loncatan besar dilakukan. Ia mengaku tidak khawatir hal itu dilakukan sepanjang bukan untuk kepentingan atau meraup pribadi.

“Sepanjang bukan untuk kepentingan pribadi kenapa harus takut. Saya tidak takut Kalau itu untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga: Lima Pelaku Curanmor di Parigi Moutong Terancam 9 Tahun Penjara

Sebagai strategi mempercepat peningkatan infrastruktur daerah kata dia, pihaknya akam meminta persetujuan DPRD untuk mengusulkan pinjaman dana di SNI sebesar Rp2 triliun.

Dia pun berharap, infrastruktur daerah Sulawesi Tengah siap menyongsong rencana pemindahan ibu kota baru di Kalimantan. Sebab, Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat strategis sebagai kota penyangga.

“Keberadaan saya dan Wakil Gubernur terus membangun nilai -nilai demokrasi, kejujuran dan kemanusiaan. Kalau kita tidak bangun itu pasti akan menimbulkan nilai sentimen dan terus menimbulkan perbedaan,” sebutnya.

Adapun Direksi PT Pembangunan Sulawesi Tengah yang dikukuhkan pada periode 2021-2025 adalah Plt Direktur Utama Leomirnandi D. Karamoy, Sony Panukma Widianto selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis  Kartino Pitojo selaku Direktur Penjualan dan Operasi dan Hendry Reinold Ranonto selaku Direktur Keuangan dan Umum. (***)

Baca juga: Presiden Setujui Usulan Gubernur Soal Kenaikan Fiskal Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

Sulawesi Tenggara Dukung RUU Daerah Kepulauan Usulan DPD RI

Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyatakan dukungannya RUU Daerah Kepulauan diusulkan DPD RI, grand desain akselerasi pembangunan

PLN Sulutenggo Paparkan Investasi Jaringan Listrik di Sulawesi Tengah

GM Unit Induk PT PLN Sulutenggo memaparkan sejumlah investasi jaringan listrik di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Jelang HUT Lintas Ke 66, Polda Sulteng Gelar Donor Darah

Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng menggelar kegiatan donor darah, dalam rangka menyambut HUT Lalu Lantas Bhayangkara ke 66.

Jalur Kebun Kopi Penghubung Parimo-Palu Putus Tertimbun Longsor

Jalur Trans Sulawesi Kebun Kopi putus tertimbun tanah longsor, akibatnya arus lalu lintas dari Parigi Moutong menuju Kota Palu terhambat.

Pemda Parigi Moutong Harap jaringan SPAM Tuntaskan Masalah Ketersediaan Air di Enam Desa

Pemda Parigi Moutong harap Pengelolaan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan di kawasan perdesaan dapat menuntaskan permasalahan air

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;