Guru Besar USU Dilarang Ngampus, Jadi DPO Kejari Tapanuli Utara

waktu baca 2 menit
Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) Dilarang Ngampus, Jadi DPO Kejari Tapanuli Utara

Berita Hukum, Gemasulawesi – Guru besar Yusuf Leonard Henuk menerima hukuman dari Universitas Sumatera Utara (USU), usai dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dikeluarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Utara. Juru bicara USU, Amalia Meutia, menyampaikan hukuman diberikan pada Henuk berupa teguran tertulis sampai tidak boleh mengajar pada Fakultas Pertanian USU.

“Sudah dijatuhkan hukuman pembinaan oleh pihak Fakultas Pertanian berupa teguran tertulis & tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” jelas Amalia, Kamis (25/8).

Lanjut Amalia, waktu ini pihaknya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tarutung mengenai status aturan terhadap Henuk.

“Dari surat pernyataan Prof Henuk tandatangani di atas materai. Beliau mengungkapkan bahwa perkara hukum beliau lakukan adalah tindakan pribadi tidak ada hubungannya dengan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU),” ucapnya.

Kasus menjerat Henuk terjadi pada Kamis (22/4) sekira pukul 13.58 WIB. Akun Facebook bersangkutan diduga menghina seseorang warga bernama Alfredo Sihombing.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Tapanuli Utara tetapkan terpidana Henuk dalam DPO. Kepala Kejari Tapanuli Utara, M Suroyo, menyampaikan Henuk terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana Pasal 315 kitab undang-undang hukum pidana & dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan.

Baca: Kemendag Akan Jalin Kerjasama Dengan APH, Tindak Penimbun Migor

“Terhadap terpidana telah beberapa kali dilakukan pemanggilan buat dilaksanakan hukuman oleh Kejari Tapanuli Utara. Tetapi terpidana tidak pernah menghadiri panggilan tersebut sebagai akibatnya kami melakukan pencarian mulai dari tempatnya bekerja sampai kediamannya di Tapanuli Utara,” pungkasnya melalui informasi tertulis, Rabu (24/8).

Henuk dalam postingan media sosialnya menyatakan keberatan terkait dilakukan penahanan oleh jaksa Kejari Tapanuli Utara atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut.

“Sebenarnya perlu dipahami juga bahwa usaha dilakukan jaksa saat ini adalah upaya hukuman pidana penjara bukan penahanan,” ujarnya.

Suroyo menyebutkan hukuman tadi adalah upaya melaksanakan putusan menurut Pengadilan Tinggi Medan. Tetapi, Henuk sudah gagal dalam hal membedakan arti penahanan & hukuman pidana penjara.

“Pasal 315 KUHP sendiri diatur bahwa ancaman pidananya yaitu paling lama 3 bulan. Jadi artinya bahwa bila seorang sudah dinyatakan bersalah maka bisa dijatuhi sanksi pidana penjara (bukan penahanan),” jelasnya.

Kejari Tapanuli Utara berharap supaya Henuk segera menyerahkan diri untuk dilaksanakan hukuman.

Baca: Jaksa Agung Keluarkan Pedoman Tuntutan Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Ikuti Update Berita Terkini Gema Sulawesi di: Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.